Setelah Partai Amanat Nasional (PAN), kini Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mengkritik melempemnya Sekretariat Gabungan (Setgab) koalisi. Anggota Pansus RUU Pemilu dari PKB Abdul Malik Haramain mengungkapkan, Daftar Inventaris Masalah (DIM) pemerintah yang menyebut angka ambang batas 4 persen yang sama dengan yang diingikan Partai Demokrat menunjukkan Setgab hanya untuk kepentingan partai besar.
“Setgab hanya berguna untuk kepentingan partai-partai besar. Agendanya diskriminatif dan tidak mempertimbangkan anggota yang lain, saya usul agar dibubarkan saja,” kata Abdul Malik di gedung DPR, Jakarta, Kamis 27 Oktober 2011.
Menurut dia, hal itu juga mengindikasikan sikap diskriminatif. Yakni, sikap Demokrat dan Golkar yang memaksakan angka ambang batas 4-5 persen dan memaksakan pemekaran daerah pemilihan.
“PKB tetap minta agar kenaikan PT tidak drastis. Sesuai dengan semangatnya kenaikan PT mestinya bertahap atau gradual, 3 – 3,5 persen,” kata dia. “Partai harus mempertimbangkan suara sah yang terbuang atau tidak terkonversi menjadi kursi semakin besar jika PT tinggi.”
Sementara, Sekretaris Fraksi Demokrat Saan Mustopa mengungkapkan, pembahasan RUU Pemilu memang menjadi salah satu ujian bagi Setgab dalam mengakomodir anggota setgab yang berbeda-beda. Bagaimana setgab bisa menyelesaikan perbedaan kepentingan anggota setgab.
“Karena ini akan menyangkut masa depan anggota partai. Walaupun kalau optimistis bisa melampaui. Tapi kan tidak semua yakin. Ini ujian dan tantangan,” ujar Saan.
Menurut Saan, pembahasan RUU pemilu itu tantangan dan ujian bagi setgab, bagaimana bisa akomodasikan kepentingan. “Ujian setgab itu bukan di soal angket pajak, angket century, tapi justru di UU Pemilu,” kata Saan. Saan mengingatkan, anggota partai koalisi semestinya menyampaikan permasalahannya bersama dalam Setgab, sehingga ditemukan kompromi.
Sumber: Vivanews