Skip to content

emka.web.id

writing knowledge, recording civilization

Menu
  • Home
  • Tutorial
  • Search
Menu

Inilah Tanggapan PKB Soal KPK Usul Syarat Capres Harus Kader Partai

Posted on April 29, 2026

Kalian pasti udah dengar kan berita terbaru soal usulan KPK yang lagi ramai dibahas di media? Rasanya isu ini bakal ngebuat peta politik kita berubah drastis kalau beneran kejadian. KPK mengusulkan supaya syarat capres dan kepala daerah wajib lewat sistem kaderisasi partai. Mari kita bahas secara mendalam biar kalian nggak bingung.

Wacana ini muncul bukan tanpa alasan yang jelas. Usulan KPK ini tertuang dalam ikhtisar laporan tahunan Direktorat Monitoring KPK tahun 2025 yang baru aja dirilis pertengahan April lalu. Di dalam laporan itu, mereka sepertinya pengen ngasih solusi buat memperbaiki tata kelola lembaga-lembaga strategis di Indonesia, termasuk partai politik yang selama ini sering banget dikritik publik. Kami melihat kalau KPK total mengeluarkan 16 poin rekomendasi buat perbaikan parpol. Nah, yang paling bikin heboh adalah poin soal revisi Pasal 29 UU Nomor 2 Tahun 2011 tentang Partai Politik. Intinya, mereka mau nambahin aturan kalau capres, cawapres, sampai kepala daerah itu harus berasal dari hasil kaderisasi internal partai yang jelas dan terukur.

Secara teknis, KPK pengen sistem rekrutmen politik di negara kita nggak cuma asal comot orang yang punya modal besar atau sekadar populer doang. Mereka ngerasa kalau calon pemimpin harusnya paham betul ideologi dan sistem kerja partai lewat jalur kaderisasi. Dalam kutipan laporannya, disebutkan kalau persyaratan buat bakal calon pemimpin itu selain harus demokratis dan terbuka, juga perlu ada klausul tambahan yang berasal dari sistem kaderisasi partai. Hal ini sepertinya ditujukan supaya kita punya stok pemimpin yang emang udah “matang” di organisasi sebelum mereka megang jabatan publik yang krusial.

Tapi ya namanya politik, usulan kayak gini pasti langsung dapet respon yang beragam dari mereka yang duduk di parlemen. Sebagian ngerasa ini ide bagus buat ngebangun institusi partai, tapi sebagian lagi ngerasa ini bakal ngebatesin pilihan rakyat.

Sekretaris Jenderal Partai Golkar, Muhammad Sarmuji, jadi salah satu yang ngomong kalau dia kurang setuju sama usulan itu. Menurut Sarmuji, capres dan cawapres itu kan bakal jadi pemimpin buat seluruh bangsa, bukan cuma buat kelompok tertentu. Meskipun dia nggak nampik kalau kader partai itu emang lebih diutamakan, tapi menurutnya partai harus tetap fleksibel dan terbuka sama sosok yang ada di luar internal parpol. Logikanya, kalau ternyata ada putra-putri terbaik bangsa yang punya kapasitas luar biasa tapi nggak gabung partai, masa iya hak mereka buat dicalonkan jadi hilang? Di sinilah Golkar ngerasa fungsi parpol sebagai sarana rekrutmen politik harus tetap luas jangkauannya.

Nggak cuma Golkar, sosok Ganjar Pranowo yang juga kader senior PDIP sekaligus kontestan Pilpres 2024 kemarin, sepertinya juga punya pandangan yang agak mirip. Ganjar ngelihat kalau mewajibkan semua kandidat harus ikut sistem kaderisasi partai itu rasanya nggak semudah yang dibayangkan di atas kertas. Implementasinya di lapangan pasti bakal rumit banget. Menurut dia, dibanding cuma fokus ke syarat administratif kaderisasi, harusnya masyarakat dan sistem kita lebih ngepoin soal rekam jejak, kapasitas, pendidikan, dan pengalaman si calon. Rasanya kapasitas kandidat itu lebih bisa diukur dari apa yang udah mereka kerjain selama ini daripada sekadar status formal sebagai kader.

Tapi beda cerita sama PKB. Mereka justru sepertinya sangat mendukung langkah KPK ini. Sekjen PKB, Hasanuddin Wahid, ngomong kalau ide ini sangat menarik dan bisa ngebuat posisi partai jadi makin kuat di mata publik. Dengan adanya syarat ini, partai-partai otomatis bakal dipaksa buat ngebangun sistem pendidikan politik yang lebih serius lagi. Mereka nggak bisa lagi cuma jadi “perahu sewaan” buat orang-orang kaya atau populer yang tiba-tiba mau nyalon. Daniel Johan dari PKB juga nambahin kalau punya kader asli yang maju di kontestasi nasional itu sebenernya adalah sebuah kebanggaan tersendiri buat partai.

Kalau kita ngebandingin pendapat-pendapat tadi, kayaknya ada perdebatan mendasar antara idealisme organisasi sama realitas politik elektoral. Di satu sisi, KPK mau ngebangun parpol yang kuat secara sistem supaya nggak gampang disusupi kepentingan pragmatis. Di sisi lain, beberapa partai khawatir kalau aturan ini malah ngebuat mereka kehilangan kesempatan buat ngusung calon yang emang disukai rakyat tapi kebetulan bukan “orang partai”. Sepertinya perdebatan ini masih bakal panjang banget, apalagi menyangkut perubahan undang-undang yang prosesnya di DPR pasti nggak bakal sebentar.

Yang jelas, apa pun keputusannya nanti, kita semua berharap kualitas pemimpin di Indonesia kedepannya bisa makin oke. Entah itu lewat jalur kaderisasi ketat di partai atau lewat jalur terbuka yang ngelihat kompetensi murni, yang penting mereka bisa ngebuktikan kalau mereka emang layak dapet mandat dari rakyat. Gimana menurut kalian, lebih mending capres yang murni kader partai atau yang penting punya rekam jejak bagus meski dari luar partai? Rasanya masing-masing punya plus minusnya sendiri ya.

Semoga bahasan teknis soal usulan KPK ini bisa nambah wawasan kalian tentang gimana rumitnya ngebangun sistem politik di negara kita. Mari kita pantau terus gimana perkembangan revisi undang-undang ini kedepannya karena bakal nentuin banget nasib pemilihan pemimpin kita di masa depan. Sampai di sini dulu bahasan kita kali ini, rekan-rekanita sekalian. Terima kasih banyak sudah meluangkan waktu buat membaca artikel ini dan sampai jumpa di pembahasan seru lainnya!

Terbaru

  • IP Address Rate Limiting is Flawed—Here is the Right Way to Do It
  • Are Fedora 45 Stuck in Its Comfort Zone? A Short Review
  • Hacktober Recap 2026, A Month Full of Dangerous CVE: eMudhra, Gitlab, Brotli, PHP, NodeJS etc
  • 7 Skill Keamanan Jaringan yang Membuat Network Engineer Makin Dibutuhkan
  • How to Spin Up Disposable macOS and Linux VMs on Apple Silicon with TartVM
  • Belajar Cyber Security dari Nol hingga Siap Kerja, Ini Roadmap Lengkapnya
  • Running Windows 11 on Apple Silicon: UTM vs. Parallels Desktop vs. VMware Fusion
  • Testing PikaOS, a Rolling Debian Distribution Special for Gaming and Content Creation
  • Engineering the On-Premises AI Data Center: An In-Depth Technical Review of the HP ZGX Fury AI Station
  • Trying my new Favourite Task Manager, TMOG on Omarchy Linux
  • ASRock Industrial AI Box A395: Is This the Best Compact Strix Halo System for Local AI?
  • Redox OS: A Rust-Based Microkernel Operating System (And How It Differs from Linux)
  • Canonical Is Bringing Back Ubuntu Core Desktop — This Time With a Clearer Plan
  • systemd Officially Adds Support for Rust Components
  • Rocky Linux Creator Builds a Brand-New “Not Linux” Kernel in 11 Days Using AI
  • Building a local AI agent in Workshop on Ubuntu 26.10
  • Omarchy 4.5 RC: 5 New Apps That Actually Look Useful
  • Worth It! Switching from Fedora KDE to Kubuntu
  • I’m Happy Using ‘Herdr’, The Fastest Growing Devtool written in Rust
  • Testing Goose on Omarchy Linux (App & CLI): The Open-Source Solution for Daily Task Automation
  • GNOME Founder Attacks Omarchy Founder as “Lazy, Racist, Ignorant”
  • Why I Stopped Using Plain Command Line Docker and Use Portainer 3.0 To Make My Home Projects Fun Again
  • Why I Switched to a Proper Firewall Box with OPNSense for My Homelab Stuff
  • Fixing Windows Error 0x80070005 Hyper-V Export Access Denied Error the Right Way
  • Fixing Hyper V Export Errors and Building a Better Virtual Machine Setup (error 0x80070002, 0x80070005)
  • Fixing the Dreaded Windows Audio Service Stuck on Stopping Error
  • Windows SIM Error, Unknown error 0xc1420127
  • How I’m Building a Cat Breeding Management App with Python Qt6 + Microsoft Litebox, in 1 Week
  • Why Windows Keeps Nuking Your GPU Drivers (And How to Take Back Control)
  • Why I Finally Ditched Mainstream Windows Cleaners (And Why I Use ‘Kudu’ Instead)
  • Canonical: Ubuntu coming soon to Snapdragon X2 Series platforms
  • Finally, wolfSSL adds post-quantum algorithms!
  • How to Run Gemma Embedding Models Using Docker
  • Deploy Nginx Rootful Container with Podman
  • How to Sandboxing Browser on Linux Desktop with Flatpak
  • Leaked Qwen 4 and GLM 5.5 Post-Training, Beating the 27B Models
  • Do you Agree? Anthropic Secretly Watermarks All Claude’s Text!
  • Some of New Gemini Notebook Update is CRAZY GOOD: Native Mobile Recording
  • Clover 35B A3B Local Test | Diffusion Model Beats Qwen 35B MoE? | Local AI Setup with llama.cpp
  • The no-code app implementation plan in 2026
  • Lagi rame isu menteri inisial TK ditahan gara-gara kasus penyadapan, beneran apa cuma kabar burung?
  • Giring Ganesha mundur dari pengurus PSI, bakal pindah ke Gerindra gara-gara jadi Wamen?
  • Banyak yang nanya soal beasiswa Kacer Karawang 2026, dapet berapa dan buat bayar apa aja?
  • Lagi rame istilah Apantat di medsos, apa sih artinya atau cuma sekadar bahasa gaul absurd?
  • Besok 10 November Demo di Jakarta, apakah bakal ada kebijakan WFH buat para pekerja?

©2026 emka.web.id | Design: Newspaperly WordPress Theme