Jakarta – PKB menilai saat ini KPK melupakan tugas utama. Menurut Ketua Fraksi PKB Marwan Jafar, dalam Tap MPR No 11 Tahun 1998, KPK dibentuk untuk menangani kasus-kasus besar. Apa itu?
“Kalau berdasar TAP MPR Nomor 11 Tahun 1998, KPK fokus menangani kasus besar, terutama soal kroni Soeharto,” ujar Marwan kepada wartawan di gedung Nusantara I DPR, Senayan, Jakarta, Kamis (27/10/2011).
Selain itu, dalam revisi UU No 30 Tahun 2002 tentang KPK, nilai nominal kerugian negara yang ditangani KPK harus diperbesar. Marwan mengusulkan KPK hanya menangani kasus di atas Rp 100 miliar.
“Kalau perlu lebih besar lebih bagus. Misalnya minimal Rp 100 miliar sekalian, ukuran jumlah kerugian negara. Selama ini KPK menangani kasus ecek-ecek. Sedang kasus besar belum ditangani semua,” terangnya.
Namun usulan Rp 100 miliar tersebut perlu mendapat kajian lebih dalam. Yang jelas PKB berharap, KPK kembali sesuai khitahnya yakni menangani kasus-kasus besar.
“Itu perlu pengkajian. Kita belum sampai ke situ (Rp 100 m). Kita memandang lebih besar lebih baik. Ini tidak bisa asal ngomong harus ada statistiknya dan dievaluasi,” terangnya.