Jakarta – Hanya ada dua fraksi yang dikenal di parlemen, yakni fraksi pemerintah dan partai oposisi. Inilah usulan Partai Kebangkitan Bangsa (PKB). Usulan itu akan disampaikan dalam pembentukan UU Pemilu.
“Ke depan di DPR itu hanya ada dua fraksi, fraksi pemerintah koalisi dan fraksi oposisi. Siapapun partai politik yang duduk di parlemen boleh memilih. Tetapi dengan dua fraksi itu tidak akan ada main-main di dalam kebersamaan baik di dalam koalisi maupun di oposisi,” ujar Ketua DPP PKB, Muhaimin Iskandar.
Hal itu disampaikan dia di sela-sela acara Catatan Akhir Tahun PKB dan Haul Ke-2 KH Abdurrahman Wahid di kantor DPP PKB, Jl Raden Saleh, Jakarta, Kamis (29/12/2011). Hadir dalam acara itu pengurus DPP PKB dan tokoh lintas agama yakni Nuril Arifin (Islam), Romo Suseno (Kristen) dan Gede Aka (Hindu).
Oposisi yang ada bukanlah oposisi palsu, sedangkan koalisinya juga merupakan koalisi yang sungguh-sungguh. “Tidak seperti sekarang bikin undang-undang saja membutuhkan waktu, membutuhkan lobi, membutuhkan energi. Kelamaan. Padahal besok pagi rakyat membutuhkan UU, gara-gara berbelit-belitnya proses komunikasi antarfraksi yang terlalu banyak,” kritik pria yang akrab disapa Cak Imin ini.
Menurut dia, ke depannya PKB masih akan melihat apakah akan masuk fraksi oposisi atau partai pemerintah. Mulai sekarang PKB akan serius melakukan analisa agar posisinya jelas
“Saya lihat koalisinya masih palsu-palsuan bukan koalisi sesungguhnya lahir batin. Koalisi itu untuk rakyat, oposisi juga untuk rakyat, tidak ada koalisi yang hanya untuk kekuasaan saja, tetapi untuk rakyat,” papar pria yang juga Menakertrans ini.
Cak Imin berargumen rakyat butuh efektivitas. Dari pengalamannya selama menjadi anggota Dewan, dalam membuat UU dirinya harus melobi fraksi satu demi satu agar berjalan lancar.
“Begitu sampai di paripurna hanya karena ingin populer batal. Banyak sekali undang-undang yang stuck dan mandek gara-gara tidak efektifnya cara kerja parlemen. Di situlah saya berharap kalau tidak 2014 ya secepatnya koalisi digabung dalam satu fraksi,” tuturnya.
Sejauh mana rumusan tentang parlemen dua fraksi ini? “Akan kita usulkan dalam pembentukan UU tentang pemilu,” ucap Cak Imin.
Sumber: detikNews
[audio http://edutube.unnes.ac.id/uploads/audio/DGhG4Gpsag4EpahCs1ch.mp3]