Jakarta: Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendukung tindakan tegas terhadap Partai Keadilan Sejahtera yang bersikap berbeda dari partai koalisi pendukung pemerintah. Hal itu dikatakan Ketua Umum PKB Muhaimin Iskandar di Jakarta, Jumat (6/4). "Kita harap ketua koalisi Pak SBY mengambil tindakan tegas," kata Muhaimin Iskandar di sela acara Pelatihan Kader Penggerak Rukun Warga se-DKI Jakarta. Menurut Muhaimin, tindakan tegas berupa hukuman harus ditimpakan kepada anggota koalisi yang bertindak berseberangan dengan kebijakan yang diambil koalisi. "PKB mendukung langkah tegas untuk memberi sanksi kepada anggota koalisi tak solid," katanya. Bagi PKB, kata Muhaimin, koalisi harus kompak atau solid, tidak ada di antara anggotanya yang dibenarkan untuk "menelikung" dari dalam atau "menusuk" dari belakang. Dalam paripurna tentang rencana kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM), pekan lalu, PKS bersikap menolak rencana pemerintah itu. Sebaliknya, Partai Demokrat dan empat partai politik pendukung koalisi memberi peluang pemerintah menaikkan harga BBM dengan memunculkan pasal baru, Pasal 7 ayat 6(a). Muhaimin menegaskan, koalisi pendukung pemerintah tidak akan goyah dengan hilangnya PKS. "Bagi PKB, koalisi yang solid lebih baik daripada koalisi yang senantiasa mengambang, yang menimbulkan ketidakpastian politik," katanya. Apakah sanksi kepada PKS termasuk penarikan menteri dari kabinet? Dengan diplomatis Muhaimin mengatakan itu hak prerogatif presiden. "Jabatan menteri itu hak prerogatif presiden, tapi pasti koalisi nanti diajak bicara," kata Muhaimin. sumber: MetroTVNews