Jakarta Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) punya pandangan berbeda terkait gaduhnya koalisi parpol pendukung pemerintah. PKB berpendapat kegaduhan akan terus terjadi bila penerapan sanksi tidak diberlakukan bagi parpol yang berseberangan sikap dengan koalisi. "Sudah lama saya selalu berbicara reward and punishment ini sebaiknya ditegakkan, sehingga koalisi solid dan bermartabat. Bukan seperti sekarang, kehilangan kewibawaan," kata Ketua DPP PKB Marwan Jafar kepada detikcom, Senin (2/4/2012) malam. Menurutnya, komitmen parpol koalisi harus jelas. Kebijakan apapun yang diambil pemerintah harus mendapat dukungan dari parpol yang berada di DPR. "Koalisi tentunya kan komitmen bersama-sama," ujarnya. Mengenai sikap PKS yang berseberangan terkait revisi UU APBN Perubahan mengenai opsi kenaikan BBM, PKB menyerahkan keputusan sanksi kepada ketua koalisi, Susilo Bambang Yudhoyono. "Sebagai ketua koalisi tentu presiden sebaiknya besikap tegas dan menjalankan aturan main yang tertera dalam kontrak koalisi. di sisi lain, kita juga menghormati masing-masing pendirian dan sikap politik partai-partai peserta koalisi," imbuhnya. Seperti diketahui, harga BBM batal dinaikan per 1 April 2012. Dalam putusan revisi UU APBN Perubahan 2012, DPR menyetujui tambahan pasal 7 ayat 6 A yang memberi kewenangan bagi pemerintah menaikkan harga BBM dengan syarat harga minyak mentah dunia mencapai US$ 120 per barel dalam enam bulan terakhir. PKS akhirnya menolak kenaikan harga BBM dengan mempertahankan opsi pertama, Pasal 7 ayat 6 yang menyebut harga eceran BBM bersubsidi tidak mengalami kenaikan. Selain PKS, tiga partai lainnya yakni PDIP, Gerindra dan Hanura juga tegas menolak penambahan ayat 6 A. Jadi perlukah PKS diberi sanksi? "Tergantung Presiden SBY sebagai ketua koalisi, beliau sudah tahu apa yang harus dilakukan. Koalisi itu pada dasarnya untuk membangun pemerintahan yang solid dan kuat dan karena itu dibutuhkan komitmen semua anggota koalisi," sebut Marwan. sumber: detikNews