Ia menyebutkan, kejadian seperti penetapan UU APBNP 2012 di mana ada parpol koalisi yang menyimpang dari kesepakatan harus dijadikan pertimbangan oleh Presiden.
"Ribut-ribut kemarin itu sangat mempengaruhi pada soliditas pemerintahan. Maka Presiden SBY perlu mempertimbangkannya, membaca ulang, dan mengevaluasi keberadaan menteri dari partai yang tak mendukung kebijakan pemerintah," ungkap Malik.
Dia melihat beberapa menteri di Kabinet Indonesia Bersatu II ingin jalan sendiri-sendiri dan mengutamakan kepentingan partai.
Sementara itu, Ketua DPP Partai Demokrat, Umar Arsal menyatakan, Presiden berkesempatan mengganti menteri-menteri yang pada reshuffle lalu tak sempat diganti dengan berbagai pertimbangan.
"Mungkin dulu ada keinginan mengganti menteri dari kementerian lain, tapi belum sempat, maka sekaranglah waktunya," kata Umar Arsal. Sumber: Waspada
PKB: Reshuffle Terserah Presiden SBY
JAKARTA - Bila Presiden Susilo Bambang Yudhoyono menganggap ada menteri-menteri yang tak efektif dari parpol tertentu dapat diganti atau mereshuffle bersamaan dengan pergantian Menkes Endang Rahayu Sedyaningsih.
"Kalau Presiden SBY percaya dengan komposisi menteri yang sekarang ini, terserah Presiden. Tapi kalau sebaliknya, maka Presiden SBY perlu menata ulang kabinet," kata Ketua DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Abdul Malik Haramain di Jakarta, hari ini.
