Jakata: Partai Kebangkitan Bangsa tak mau ikut mengusulkan interpelasi kepada Menteri Negara Badan Usaha Milik Negara Dahlan Iskan. PKB bahkan menginstruksikan kepada seluruh kadernya di DPR agar tidak meneken usulan interpelasi tersebut "Selaku Sekjen DPP PKB, saya minta kepada seluruh kader Fraksi PKB DPR, khususnya yang di Komisi VI, untuk tidak ikut-ikutan mengusulkan interpelasi," kata Sekjen DPP PKB Imam Nahrawi di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (17/4). Menurut Imam, aksi 38 anggota DPR yang mengusulkan hak interpelasi kepada Dahlan terkait penerbitan surat keputusan menteri negara BUMN No. 236 Tahun 2011 masih belum perlu dilakukan. Usaha itu hanya buang-buang energi. PKB memandang masih ada cara lain yang dapat ditempuh DPR. "Saya lebih senang jika DPR melakukan ‘tabayyun’ terlebih dahulu dengan Menteri BUMN, baik melalui rapat kerja atau lainnya. Ini lebih bagus dan tidak mengurangi atau mengebiri fungsi pengawasan DPR terhadap kebijakan pemerintah," kata dia. Ia berharap DPR dan pemerintah mulai menghentikan kegaduhan yang tidak perlu. Sebaliknya, DPR dan pemerintah melakukan check and balances yang jauh dari politisasi, tapi benar-benar berbasis kemaslahatan bersama. "Saya yakin untuk menyikapi keputusan Menteri BUMN tersebut anggota DPR bisa menempuh jalan lain, tidak perlu interpelasi," kata dia. PKB, kata Nahrawi, melihat bahwa efisiensi dan pemangkasan birokrasi yang dilakukan Menteri Dahlan sesungguhnya hanya ingin BUMN itu benar-benar independen, lepas dari kepentingan politik. Sebab, selama ini sudah menjadi rahasisa umum BUMN hanya menjadi sapi perahan pihak-pihak tertentu yang tidak produktif bagi perekenomian nasional. sumber: MetroTVNews