JAKARTA - Sekretaris Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) M. Hanif Dhakiri meminta masyarakat mewaspadai geliat pola Orde Baru yang mengancam kebebasan berpendapat. Pernyataan ini menanggapi munculnya spanduk bertuliskan antikomunis dan Negara Islam Indonesia (NII) yang banyak terpasang di Desa Setrojenar, Kebumen, Jawa Tengah. Hanif menduga spanduk itu merupakan provokasi terhadap warga Setrojenar yang sebelumnya bentrok dengan aparat TNI lantaran lahan digunakan untuk latihan militer. "Saya kuatir isu komunisme, terorisme maupun NII dipakai sebagai alat untuk membungkam gerakan kritis dan hak-hak demokrasi rakyat. Jika ini terjadi berarti kita mengalami kemunduran. Masak hari begini masih ada yang menakuti rakyat dengan isu semacam itu", kata Hanif dalam keterangan pers yang diterima okezone, Minggu (22/5/2011). Ketua DPP PKB ini meminta agar aparat keamanan dan pemda terkait segera mencabut spanduk-spanduk yang bertebaran tersebut. Dia khawatir, provokasi itu akan menyudutkan warga desa yang tengah memprotes latihan militer aparat TNI. "Dulu pola begitu sering dipakai oleh rezim Orde Baru. Yang protes penggusuran dituding komunis, ekstrim kiri maupun kanan. Itu tak benar. Warga Kedung Ombo di Boyolali contohnya. Sudah kena gusur dituduh komunis pula", sambungnya. Anggota Komisi X DPR ini meminta Presiden Susilo Bambang Yudhoyono untuk memantau pelaksanaan kekuasaan baik sipil maupun militer, yang berpotensi menggunakan cara orde baru dalam menghadapi sikap kritis masyarakat. Secara khusus, Hanif juga meminta Panglima TNI terus memantau perkembangan kasus Kebumen agar proses penyelesaiannya dialogis dan sesuai koridor hukum.