JAKARTA - Tidak semua calon Dubes (duta besar) asal partai politik berjalan mulus saat melalui fit and proper test di Komisi I DPR. Calon Dubes asal PKB Ahmad Niam Salim, misalnya, harus dipending. Dia dinyatakan belum lulus, sehingga kepastian apakah bisa bertugas di Aljazair baru ditentukan setelah Lebaran. Calon Dubes asal Demokrat, Nurfaizi, juga tidak mulus seratus persen. Nurfaizi rencananya ditempatkan di Mesir. Namun, dari hasil uji kepatutan di parlemen, para anggota DPR merekomendasikan agar Nurfaizi direposisi. Artinya, dia disarankan untuk tidak bertugas di Kairo. Berdasar sumber di internal komisi I, Niam dianggap tidak layak menjadi Dubes. ”Yang bersangkutan menjadi satu-satunya calon dari nonkarir yang dipending,” ujar sumber tersebut di Jakarta kemarin (25/8). Meski demikian, Niam belum serta merta gagal menjadi Dubes. Sebab, setelah Lebaran komisi I akan membicarakan lagi status yang bersangkutan sebelum dikirim lagi kepada presiden untuk diambil keputusan akhir. ”Ada beberapa opsi, diusulkan untuk didrop atau tetap diloloskan tapi dengan syarat,” imbuhnya. Dari 33 calon Dubes yang menjalani fit and proper test Rabu (24/8) malam, ada empat calon asal parpol. Juga ada satu dari perwira tinggi militer, yakni Letjen (Mar) Sjafzen Nurdin (Iraq). Yang lain (28 calon) adalah pejabat karir Deplu. Dari empat calon asal parpol, hanya satu yang mulus, yakni kandidat dari Partai Golkar, Bomer Pasaribu. Mantan menteri tenaga kerja dan transmigrasi itu ditempatkan di Denmark. Satu calon lagi dari parpol adalah M. Prakoso, kader PDIP. Prakoso yang kini menjabat ketua Badan Kehormatan DPR memilih mundur dari penugasan di Italia. Politikus yang juga pernah menjabat menteri kehutanan tersebut mundur karena alasan keluarga. Secara keseluruhan, dari 33 calon Dubes itu, 22 orang dinyatakan diterima. Sementara status 11 calon lainnya, termasuk Niam Salim, dipending atau ditunda penetapannya hingga 7 September mendatang. Ketua Komisi I Mahfudz Siddiq seusai rapat menyatakan, 22 calon Dubes yang lolos memiliki penilaian berbeda. Ada yang mendapat nilai sempurna, ada yang dinyatakan memenuhi syarat dengan catatan. ’’Sementara yang 11 bukan ditolak, namun dibahas kembali pada rapat berikutnya seusai Lebaran.’’ Mahfudz menyatakan, rata-rata hasil seleksi calon Dubes belum bisa memenuhi harapan dewan. Rata-rata calon Dubes belum mampu menjawab penguasaan lapangan dan dinamika di negara yang bersangkutan. Hanya sekitar 20 persen yang dinilai Komisi I memenuhi syarat. ’’Kami sudah sampaikan ke Wamenlu. Intinya mayoritas belum memenuhi harapan komisi, baik dari kualifikasi maupun kompetensi,’’ kata Mahfudz di sela-sela pembahasan calon Dubes di gedung parlemen, Jakarta, kemarin (25/8). Di tingkat calon Dubes karir, memang sudah memenuhi kuantitas, seperti syarat administrasi dan lama penugasan. Namun, secara kualitatif ternyata hasilnya tidak berimbang. Rata-rata calon Dubes belum menguasai substansi dan persoalan negara yang dituju. ’’Mereka belum klir menjawab persoalan negara yang dituju dan kepentingan bangsa kita di sana,” kata Mahfudz. Dari hasil seleksi, kata Mahfudz, terlihat bahwa sejumlah calon Dubes baru mempelajari informasi negara tujuan. Apalagi, catatan kurang meyakinkan tertuju kepada calon Dubes di negara Timur Tengah. Menurut Mahfudz, kemampuan bahasa Inggris mereka belum memadai, sementara bahasa Arab tidak menguasai. Yang seperti itu belum memenuhi persyaratan,’’ ujarnya. Sejumlah persetujuan kepada Dubes diberikan dengan catatan. Namun, komisi I tidak menoleransi calon yang belum memenuhi kualitas. ’’Kita tidak bisa dongkrak yang tidak bisa,’’ ujarnya. Di antara 22 calon Dubes itu, Mahfudz menyebut calon Dubes dari Mesir diputuskan untuk direposisi. ’’Kami minta ditempatkan di negara lain. Penempatannya ke mana, itu terserah pemerintah,’’ kata Mahfudz. Sebagai informasi, calon Dubes dari Mesir diisi oleh Nurfaizi yang notabene dari Partai Demokrat. Terkait dengan 11 nama yang masih dipending, Mahfudz menolak memberikan nama nama secara rinci. Mahfudz hanya memberikan gambaran negara tempat calon Dubes berstatus pending itu ditempatkan. ’’Itu beragam. Ada yang untuk negara Amerika Selatan, Timur Tengah di Afrika, dan kawasan Asia," tandasnya. Masuknya nama Bomer sebagai Dubes untuk Denmark mendapat apresiasi dari Partai Golkar. Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi Partai Golkar Agus Gumiwang Kartasasmita menyatakan, Bomer merupakan pilihan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono. "Presiden memiliki hak untuk mengajukan calon Dubes," kata Gumiwang sebelum rapat. Menurut Gumiwang, tidak perlu dikritisi keberadaan unsur parpol yang masuk dalam Dubes. Sepanjang calon dari parpol memiliki kemampuan, hal itu yang sebaiknya menjadi pertimbangan. "Beliau (Bomer) juga memiliki kualitas mumpuni," ujar Gumiwang. Sementara itu, soal mundurnya Prakoso (PDIP), menurut Wakil Ketua Komisi I dari Fraksi PDIP T.B. Hasanuddin, yang bersangkutan sudah menyampaikan pengunduran diri secara tertulis. Surat itu sudah disampaikan kepada pimpinan komisi I. ’’Beliau mundur karena alasan keluarga. Jadi, bukan karena alasan yang lain.’’ Ketua Dewan Pertimbangan Pusat PDIP Taufik Kiemas menyatakan, jika Prakosa mundur, penggantinya harus dari PDIP. Namun, bukan dari PDIP yang menyodorkan calon pengganti. ’’Presiden SBY sendiri silakan memilih,’’ tandasnya