Wacana pembubaran Badan Anggaran (Banggar) DPR masih pro-kontra di antara fraksi-fraksi DPR. Namun, sebagian besar fraksi menolak ide tersebut. Hal ini untuk menciptakan pembahasan anggaran yang lebih transparan di DPR. Fraksi PKB menilai ide pembubaran badan anggaran DPR tidak masuk akal. Karena itu, pihaknya akan melawan siapa pun yang berniat membubarkan alat kelengkapan parlemen tersebut. "Saya masih mempertanyakan mengenai ide itu. Jika tujuannya untuk menentukan laju inflasi, itu bagaimana. Banggar itu memiliki sejumlah fungsi utama soal inflasi, lising minyak, hingga pajak. Kalau diserahkan di komisi, lalu membahasnya kapan. Ide itu tidak masuk akal," ujar Ketua Fraksi PKB DPR Marwan Jafar, di Jakarta, kemarin. Menurut dia, selama ini Banggar DPR memiliki peran sentral di DPR. Dengan demikian, mereformasi Banggar DPR dengan menghapusnya dinilainya bukan solusi yang tepat. "Membubarkan badan anggaran itu bukan solusi. Kalau semua fungsi banggar dipindah ke komisi, itu tidak lucu karena nantinya malah menentukan tax ratio masing-masing. Begitu pula ketika menentukan penerimaan pajak. Banyak variabel di badan anggaran. Kalau membersihkan tikus jangan dirusak lumbungnya, jangan dirusak rumahnya, itu tidak menyelesaikan masalah," ujarnya. Untuk diketahui, wacana pembubaran Banggar DPR ini menyeruak sejalan munculnya kasus M Nazaruddin yang diketahui banyak terlibat dalam sejumlah proyek APBN. Dalam hal ini Banggar DPR dituding menjadi bagian mafia anggaran yang telah menggerogoti keuangan negara. Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Demokrat DPR Muhammad Jafar Hafsah mengatakan, fraksinya akan membuka diri dan akan turut aktif terhadap wacana pembubaran salah satu alat kelengkapan dewan, yakni Banggar DPR. Menurut dia, sebelum melangkah atas rencana pembubaran Banggar itu diperlukan kajian mendalam. Sumber: Suara Karya