Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi yang juga Ketua Umum Partai Kebangkitan Bangsa Muhaimin Iskandar mencurigai ada upaya menjatuhkan partainya, dalam isu suap di jajaran Kemenakertrans. Menurut dia, kasus suap yang mencatut namanya sangat tidak masuk akal.
“Ada dua kerugian dengan mencuatnya kasus tersebut. Pertama, publik memvonis pejabat melakukan korupsi. Kedua, kekuatan politik yang bersih seperti PKB menjadi terganggu,” kata Muhaimin Iskandar di Jombang, Jawa Timur, Sabtu 3, September 2011.
Menurut dia, kasus tersebut aneh. “Mulai dari DIPA (Daftar Isian Pelaksana Anggaran), tender, dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) di daerah, kok dikaitkan dengan saya,” katanya.
Meski begitu, ia mengaku tidak akan menuduh siapa di balik isu suap itu. Ia menyebut, kasus tersebut hanya untuk mencari uang dengan mengaitkan namanya.
Sisi politik, Cak Imin –sapaan Muhaimin Iskandar– menganggap tengah diterpa ‘ombak’ yang arahnya tidak jelas. “Siapa pun pasti akan terkena ombak politik. Dan, saya menganggap masalah ini tidak terlalu serius. Namun, saya akan proaktif dengan KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi),” ujarnya.
Terkait itu, dirinya berharap KPK terus bekerja untuk menuntaskan kasus tersebut. Agar ke depan, tidak ada lagi pihak-pihak yang mengatasnamakan menteri. Dengan bergulirnya kasus tersebut, menurut dia, akan mengganggu proyek yang segera berjalan.
“Rencananya, akhir bulan ini proyek tersebut mulai dikerjakan,” tuturnya.
Seperti diberitakan, kasus suap di Kemenakertrans mencuat ketika KPK menangkap dua orang pejabat kementerian dan seorang diduga makelar proyek ditangkap di tempat yang berbeda. Dalam penangkapan itu, KPK menyita barang bukti uang sejumlah Rp1,5 miliar.
Uang tersebut diduga success fee pencairan dana Percepatan Pembangunan Infrastruktur Daerah Transmigrasi (PPIDT) tahun 2011 di 19 kabupaten.
Mereka yang ditangkap adalah Kepala Bagian Program, Evaluasi dan Pelaporan di Direktorat Jenderal Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans, Dadong Irbarelawan, Sekretaris Direktorat Jenderal (Sesditjen) Pembinaan Pengembangan Kawasan Transmigrasi (P2KT) Kemenakertrans, I Nyoman Suisnaya dan terduga penyuap, Dharnawati.
Kasus itu menggelinding setelah pernyataan dari Farhat Abbas, kuasa hukum Dharnawati, yang menyebut, saat kliennya ditangkap KPK, pada surat penangkapan disebutkan nama Menakertrans Muhaimin Iskandar sebagai penerima uang sebanyak Rp1,5 miliar.
Farhat juga menyebut Muhaimin sebagai orang yang menyuruh pejabatnya untuk meminta uang kepada Dharnawati.
Sumber: VivaNews