JAKARTA - Mantan Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Hasyim Muzadi mengatakan, egoisme antarlembaga negara kini sedang menggejala dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. Jika masalah ini tidak diatasi, maka akan membahayakan masa depan Indonesia sendiri. Hasyim mencontohkan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang (Perppu) yang ditolak Mahkamah Konstitusi (MK). Di sisi lain, ketika MK mengabulkan gugatan para tokoh tentang Undang Undang Migas, pemerintah ternyata tak mau menjalankan putusan itu dengan baik. "Artinya sekarang ini ada egoisme antarlembaga di negara ini. Ini sangat berbahaya kalau tidak segera diatasi," katanya di sela uji kelayakan dan kepatuhan Hakim MK di Gedung DPR RI, Jakarta, Selasa (4/3). Menurutnya, hakim MK dipastikan tidak senang atas terbitnya Perppu oleh Presiden. Apalagi selama ini, secara konstitusional MK adalah lembaga setingkat dengan Presiden. Namun dalam Perppu, pengawasan terhadap MK dilakukan Komisi Yudisial (KY). Di sini terdapat kendala kepentingan. Parahnya, MK selama ini belum transparan soal penyebab ditolaknya Perppu itu. "Seharusnya terbuka kepada publik, mengapa MK menolak Perppu. Kalau terbuka, publik akan tahu dan jelas," terangnya. Di sisi lain, MK juga tidak tegas soal tidak dijalankannya putusan Undang Undang Migas. Mestinya, setelah Undang Undang dibatalkan MK, dibuat undang undang baru sebagai pengganti. "Kok tiba tiba dimasukkan ke ESDM. Soal ini pemerintah juga tidak transparan," terangnya. Lebih lanjut, pengasuh pondok pesantren Al-Hikam Malang dan Depok ini mengatakan, egoisme antarlembaga negara itu akan menambah ruwetnya problem bangsa. "Gara-gara egoisme ini, energi kita akan semakin terkuras," katanya. Sumber: NU Online