Jakarta – Kementerian Kominfo mengungkapkan sebanyak 56 penyedia konten telah mengantungi izin prinsip jasa penyediaan konten sesuai Peraturan Menteri Kominfo No. 24 Tahun 2014 tentang Penyediaan Konten pada Jaringan Bergerak Seluler dan Jaringan Tetap Lokal dengan Mobilitas Terbatas.
“Selama proses registrasi terdapat 194 penyelenggara yang teregistrasi. Namun, hanya 79 penyelenggara yang telah mengajukan permohonan izin prinsip jasa penyediaan konten dimana telah ditetapkan 56 Izin Prinsip Jasa Penyediaan Konten,” ungkap Kepala Pusat Informasi dan Humas Kementerian Kominfo Ismail Cawidu di situs Kominfo, Selasa (12/8/2014).
Menurutnya, terdapat 11 penyedia konten yang belum dapat melengkapi dokumen permohonan izin prinsip, kekurangan dokumen pada umumnya adalah Surat Keterangan Fiskal dari Kantor Pajak ataupun surat pengesahan akta perubahan perusahaan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
Terdapat juga 12 penyedia konten yang ditolak permohonan izin prinsipnya dikarenakan memiliki susunan kepemilikan saham asing melebihi 49%, memiliki afiliasi pada tingkat direktur utama, dan tidak dapat memenuhi tenggat waktu penyampaian kekurangan dokumen.
Seperti diketahui, dalam aturan terbaru untuk menyediakan konten regulator mewajibkan pelaku usaha izin prinisp. Jika tidak memilikinya, wajib menghentikan layanan konten sampai memiliki Izin atau mengalihkan layanan kepada penyedia konten yang telah memiliki izin. Sumber: detikINET