Jakarta, NU Online
Lembaga Penanggulangan Bencana dan Perubahan Iklim Nahdlatul Ulama (LPBI NU) kabupaten Malang mengadakan simulasi rencana kontijensi letusan (erupsi) Gunung Bromo di desa Ngadas kecamatan Poncokusumo, Malang, Rabu (17/6). Simulasi ini diadakan untuk menguji implementasi perencanaan dalam penanganan letusan Gunung Bromo.
Kegiatan ini diharapkan dapat meningkatkan pemahaman dan kemampuan masyarakat di wilayah risiko tinggi untuk menghadapi kemungkinan meletusnya Gunung Bromo sehingga risiko dan dampak bencana dapat diminimalkan.
Secara geografis, desa Ngadas terletak di lereng Bromo yang merupakan wilayah risiko tinggi jika terjadi letusan Bromo. Kegiatan ini melibatkan lebih dari 300 orang dari semua unsur terkait seperti BPBD, Dinas Sosial, TAGANA, BAGANA, Dinas PU Cipta Karya, Dinas Kesehatan, PDAM, Polres, TNI/KODIM, LPBI NU, PMI, Relawan NU, SAR Awangga, RAPI, Komunitas JIP, Senkom, PUSKESDES, aparat kecamatan Poncokusumo, aparat dan masyarakat dari tiga desa yaitu Wringin Anom, Jarak Ijo dan Ngadas.
Menurut Ketua LPBI NU Malang Rurid Rudianto, simulasi renkon Gunung Bromo ini sengaja melibatkan seluruh komponen yang terlibat dalam penanganan bencana letusan Gunung Bromo dan masyarakat seluruh area yang terdampak letusan Gunung Bromo.
“Keterlibatan semua pihak ini diharapkan agar benar-benar menggambarkan kejadian sebenarnya. Sehingga jika letusan terjadi, maka masyarakat dan pihak terkait sudah siap dan sudah tahu apa yang harus dilakukan sehingga risiko bencana betul-betul dapat diminimalkan,” kata Rurid.
Ketua PP LPBI NU Avianto Muhtadi mengatakan, Malang merupakan salah satu kabupaten yang rawan terjadi bencana di antaranya letusan Gunung Bromo.
Karenanya, diperlukan upaya secara bersama-sama dari berbagai pihak di Malang untuk menyusun perencanaan dalam penanganan bencana misalnya dalam bentuk dokumen Renkon agar ancaman ini dapat ditangani dan dikelola dengan baik dan memastikan berkurangnya risiko bencana di Malang.
LPBI NU melalui Program Penguatan Kelembagaan Penanggulangan Bencana telah bermitra dengan BPBD Provinsi Jawa Timur dan BPBD di empat kabupaten yang mencakup Malang, Trenggalek, Situbondo, dan Sampang dalam mengurangi risiko bencana (PRB).
Program ini terlaksana melalui dukungan dari Australia Indonesia Facility for Disaster Reduction (AIFDR). Bentuknya berupa pendampingan pemerintah di empat kabupaten itu dalam penyusunan dokumen Rencana Kontijensi. Dokumen Rencana Kontijensi (Renkon) disusun berdasarkan hasil analisa risiko bencana dan identifikasi seluruh sumber daya yang tersedia di suatu daerah atau kawasan. (Red Alhafiz K)
Sumber: NU Online