Di tengah isu efisiensi anggaran negara yang sedang hangat diperbincangkan, ada angin segar bagi dunia pendidikan Indonesia. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah (Mendikdasmen), Bapak Abdul Mu'ti, baru-baru ini memberikan kepastian penting terkait anggaran pendidikan, khususnya untuk program beasiswa.
Dalam rapat kerja bersama Komisi X DPR RI yang juga dihadiri perwakilan Kemendikti Saintek dan Kementerian Kebudayaan pada hari Rabu, 12 Februari 2025, Mendikdasmen Abdul Mu'ti menegaskan bahwa anggaran beasiswa untuk tahun 2025 tidak akan terpengaruh oleh efisiensi anggaran. Kabar baik ini tentu menjadi penyejuk bagi para pelajar dan mahasiswa yang menggantungkan harapan pada beasiswa untuk melanjutkan pendidikan.
"Penyediaan beasiswa tetap berjalan dengan alokasi anggaran sebesar Rp 278 miliar. Anggaran ini termasuk juga untuk beasiswa afirmasi daerah," ungkap Menteri Mu'ti, seperti dikutip dari siaran langsung akun YouTube TV Parlemen pada Kamis, 13 Februari 2025.
Program Indonesia Pintar (PIP) dan Beasiswa Lainnya Tetap Prioritas
Selain memastikan keamanan anggaran beasiswa secara umum, Mendikdasmen juga menjelaskan rincian anggaran untuk beberapa program beasiswa unggulan lainnya. Kabar baiknya, Program Indonesia Pintar (PIP) yang sangat penting untuk membantu pendidikan siswa dari keluarga kurang mampu, tidak mengalami perubahan anggaran, tetap sebesar Rp 9,6 miliar.
Meskipun ada sedikit penyesuaian pada anggaran beasiswa ADEM (dari Rp 107,5 juta menjadi Rp 97,1 juta) dan beasiswa prestasi (dari Rp 399,8 juta menjadi Rp 182,5 juta), secara keseluruhan, komitmen pemerintah terhadap program beasiswa pendidikan tetap tinggi.
Gaji Ke-13 dan Tunjangan Guru Aman Terkendali
Tidak hanya kabar baik tentang beasiswa, Mendikdasmen Abdul Mu'ti juga memberikan kepastian terkait kesejahteraan para guru. Beliau memastikan bahwa gaji ke-13 dan tunjangan guru akan tetap aman, meskipun dalam kondisi efisiensi anggaran.
"Hak Aparatur Sipil Negara (ASN) tidak akan terganggu. Gaji, tunjangan, serta gaji ke-13 tetap harus dipenuhi. Tidak diperkenankan adanya pagu minus pada gaji dan tunjangan pegawai. Belanja bantuan sosial juga tidak diperkenankan untuk efisiensi," tegas Mu'ti.
Lebih lanjut, alokasi anggaran tunjangan bagi guru non-ASN juga tetap dipertahankan, dengan total anggaran yang sangat signifikan yaitu Rp 11,5 triliun. Bahkan, kabar menggembirakan lainnya adalah tunjangan profesi guru non-PNS yang semula Rp 1,5 juta per bulan dinaikkan menjadi Rp 2 juta per bulan.
Anggaran untuk beasiswa afirmasi daerah tertinggal juga tetap tersedia sebesar Rp 278 miliar, menunjukkan komitmen pemerintah untuk pemerataan pendidikan di seluruh pelosok negeri.
Pendidikan Profesi Guru (PPG) Tetap Berjalan
Program Pendidikan Profesi Guru (PPG) yang sangat penting untuk meningkatkan kualitas guru di Indonesia juga dipastikan tetap berjalan. Baik untuk guru ASN maupun non-ASN yang belum memiliki sertifikasi profesi, program PPG akan terus dilaksanakan.
"Pelaksanaan Pendidikan Profesi Guru (PPG) juga tetap berjalan, baik untuk ASN maupun non-ASN yang belum memiliki sertifikasi profesi. Ini sejalan dengan arahan Presiden. Meskipun pemerintah belum bisa membiayai penuh 806.000 orang, hampir separuhnya atau sekitar 400.000 guru tetap dapat mengikuti PPG pada 2025," jelas Mendikdasmen.
Tambahan Anggaran dari Kementerian Keuangan
Lebih lanjut, kabar baik lainnya datang dari Kementerian Keuangan (Kemenkeu). Mendikdasmen mengungkapkan bahwa Kemenkeu telah menambah alokasi anggaran untuk Kemendikdasmen sebesar Rp 763,3 miliar.
Dengan tambahan anggaran ini, total pemangkasan anggaran untuk Kemendikdasmen menjadi lebih kecil, dari yang awalnya Rp 8 triliun menjadi Rp 7,27 triliun. Sehingga, total anggaran Kemendikdasmen justru meningkat menjadi Rp 26,27 triliun.
"Kemudian, kami mendapatkan informasi tadi malam bahwa Kementerian Keuangan menambah alokasi untuk Kemendikdasmen sebesar Rp 763,3 miliar. Dengan demikian, efisiensi anggaran Kemendikdasmen turun dari Rp 8,03 triliun menjadi Rp 7,27 triliun," tutup Abdul Mu'ti.
Kesimpulan
Berita ini tentu menjadi angin segar bagi dunia pendidikan Indonesia. Di tengah tantangan efisiensi anggaran, pemerintah tetap menunjukkan komitmen yang kuat untuk mendukung pendidikan melalui program beasiswa, kesejahteraan guru, dan program-program peningkatan kualitas pendidikan lainnya. Kepastian anggaran beasiswa dan kesejahteraan guru ini diharapkan dapat memberikan semangat baru bagi seluruh pelaku pendidikan di Indonesia untuk terus memajukan dunia pendidikan.
