SURABAYA – Ibarat anak sekolah, Pilgub Jatim 2013 agaknya menjadi ujian bagi Nahdlatul Ulama.
Bahkan, ujian itu merupakan ujian ulangan, karena dalam Pilgub Jatim 2008 terbukti tidak lulus atau lulus dengan nilai pas-pasan.
Dibilang ujian, karena mayoritas masyarakat Jatim adalah “nahdliyyin” (warga NU), karena sepantasnya Gubernur Jatim berasal dari kader NU, apalagi beberapa kader NU sudah menjadi bupati di sejumlah daerah.
Namun, dalam Pilgub Jatim 2008, kader NU hanya menjadi Wagub Jatim yakni H Saifullah Yusuf (mantan Ketua Umum PP GP Ansor) yang berpasangan dengan Soekarwo.
Sementara itu, kader NU Khofifah Indar Parawansa (Ketua Umum PP Muslimat NU) yang menjadi Cagub Jatim berpasangan dengan Mujiono saat itu mengalami “kalah tipis” dari pasangan Soekarwo-Saifullah Yusuf.
Jadi, nilainya pas-pasan, karena potensinya gubernur, tapi hanya mendapat posisi wagub.
Tentu, nilai pas-pasan itu merupakan pelajaran yang berharga, karena itu politisi NU Jatim HM Hasan Aminudin bertekad mengusung “Gubernur NU” dalam Pilgub Jatim 2013.
“Saya sudah ketemu Ketua PKB Jatim, Ketua PPP Jatim, Ketua DPP PKNU HM Choirul Anam, dan Ketua PDIP Jatim untuk mengusung ‘Gubernur NU’,” katanya dalam diskusi rutin Forum Tabayyun ISNU Jatim di Surabaya (9/12).
Bahkan, kata mantan Bupati Probolinggo yang juga A’wan (anggota Dewan Syuriah) PWNU Jatim itu, dirinya juga sudah menghubungi Wagub Jatim H Saifullah Yusuf (Gus Ipul) yang juga kader NU.
“Selasa (4/12) malam, saya sudah bertemu Gus Ipul di kediamannya, beliau siap menerima keputusan permusyawaratan ulama NU untuk menetapkan satu kader NU sebagai Cagub Jatim,” katanya.
Bahkan, katanya, Gus Ipul juga siap untuk bersikap “legowo” bila keputusan para ulama tidak memilih dirinya. “Yang jelas, beliau sepakat untuk perlunya Gubernur NU,” katanya.
Hingga kini, dirinya masih belum menemui satu kader NU yang juga diunggulkan yakni Khofifah Indar Parawansa (Ketua Umum PP Muslimat NU). “Tapi, kami sudah menghubungi KH Hasyim Muzadi untuk rencana itu,” katanya.
Satu Calon
Dalam diskusi yang menampilkan dosen sosiologi IAIN Sunan Ampel Surabaya Andri Arianto MA dan juga dihadiri Wakil Sekjen DPP PKB H Malik Haromain itu, Hasan Aminuddin menegaskan bahwa syarat “Gubernur NU” adalah hanya ada satu kader NU yang maju dalam Pilgub Jatim 2013.
“Kalau ada lebih dari satu kader NU yang maju, maka Gubernur NU itu akan sulit terwujud, karena itu saya yang didukung para ulama dan sejumlah pengurus NU akan mengupayakan satu calon NU yang maju dalam Pilgub Jatim 2013,” katanya.
Hingga kini, sejumlah kader NU yang diperhitungkan untuk maju dalam Pilgub Jatim, baik sebagai Cagub maupun Cawagub antara lain Khofifah Indar Parawansa (Ketua Umum PP Muslimat NU), H Saifullah Yusuf (Wagub Jatim/Ketua PBNU/mantan Ketua Umum PP GP Ansor), dan Abdullah Azwar Anas (Bupati Banyuwangi).
Menurut fungsionaris Ormas Nasdem itu, pihaknya akan mudah menyatukan warga NU bila ada satu cagub dari kader NU. “Modalnya juga sudah ada yakni Tapalkuda mulai dari Madura ke Pasuruan hingga ke timur,” katanya.
Oleh karena itu, ia berharap siapa kader NU yang akan “diberangkatkan” ke Pilgub Jatim 2013 sudah diketahui pada Januari 2013. “Kalau permusyawaratan para ulama sudah memutuskan, tentu akan kami antar ke parpol,” katanya.
Khittah NU 1926
Kendati “Gubernur NU” masih sebatas gagasan, namun sejumlah kalangan langsung beramai-ramai menuduh PWNU Jatim telah melakukan pelanggaran Khittah NU 1926 dengan mengusung calon dalam Pilgub Jatim 2013.
“Kami tahu bahwa NU itu tidak boleh berpolitik praktis, tapi kalau calon dari NU dibiarkan lebih dari satu, maka suara akan pecah, karena itu kami mengihtiarkan satu calon, lalu kami tawarkan kepada parpol,” kata Ketua PW LP Maarif NU Jatim Dr Achmad Muzakki di Surabaya (17/12).
Saat mewakili Ketua PWNU Jatim KH Moh Hasan Mutawakkil Alallah untuk berbicara dalam diskusi bertajuk “NU di Pusaran Pilgub Jatim” yang digelar Gerakan Penyelamat NU (GPNU), ia menegaskan bahwa NU Jatim tidak sedang berpolitik praktis.
“NU ingin menyatukan ‘anak-anaknya’ agar tidak bertengkar, kemudian satu calon yang sudah disepakati para ulama dan tokoh NU, baik struktural maupun kultural, itu ditawarkan kepada parpol berbasis nahdliyyin, seperti PPP, PKB, PKNU, PKBIB, dan sebagainya,” katanya.
Oleh karena itu, NU Jatim itu tidak dapat dituduh telah melanggar Khittah NU 1926. “Kami hanya berkepentingan untuk menjaga NU tidak porak-poranda atau dimanfaatkan orang lain, kemudian hasilnya terserah parpol. Urusan NU adalah kader NU, sedangkan Pilgub itu urusan parpol,” katanya.
Namun, katanya, memang ada tokoh NU yang mengatasnamakan Khittah NU 1926 untuk menyerang NU, padahal dia juga mewakili kepentingan kandidat lain. “Jadi, kami dianggap tidak mengerti Khittah NU 1926 oleh orang-orang yang sebenarnya dagangan Khittah NU 1926,” katanya.
Selain itu, ada juga kepentingan dari organisasi lain yang memanfaatkan tokoh-tokoh NU untuk meminggirkan NU dari pusaran birokrasi, sebab institusi itu ingin mengebiri berbagai kepentingan NU.
“Contoh nyata adalah Bosda untuk madrasah diniah (madin) di kalangan pesantren dan masjid/surau/mushalla yang dikucurkan Gubernur Soekarwo senilai Rp400 miliar per tahun, namun hal itu hendak dihentikan dengan berbagai alasan yang dicari-cari,” katanya.
Hal itu didukung Ketua Gerakan Penyelamat NU (GPNU) M Khoirul Rijal. “Kami tidak mempersoalkan NU untuk memunculkan satu nama, namun bila nama itu sudah muncul, maka harus dijaga agar ‘bendera’ NU tidak digunakan dalam kampanye atau kepentingan tim sukses,” katanya.
Ia mengkritisi sikap tokoh NU yang justru sering berbeda sikap sebagai pengurus dan sebagai pribadi. “Yang harus dijaga itu adalah tokoh NU yang dalam forum rapat bicara Khittah NU 1926, tapi di luar forum rapat justru berbicara kepentingan politik praktis atau kepentingan individu, misalnya untuk membangun pesantrennya,” katanya.
Agaknya, NU memang menghadapi dilema dalam pilkada, termasuk Pilgub Jatim 2013, karena NU terbiasa dengan budaya yang bersifat hirarkhis, sedangkan pilkada justru bersifat demokratis atau tidak hirarkhis dan harus terbiasa dengan kritik.
Oleh karena itu, Pilgub Jatim 2013 merupakan ujian bagi NU untuk menentukan “satu calon” sebagai “Gubernur NU”, namun bila kader NU terpilih atau tidak terpilih dalam Pilgub Jatim 2013, maka NU tetap harus berjalan sesuai “tradisi” NU yakni mengelola demokrasi menjadi lebih baik dengan dukungan kultur NU yang sangat membantu dalam menerima keragaman. Sumber: NU Online