JAKARTA – Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menyatakan keprihatinannya atas memanasnya kondisi sosial politik di Mesir serta terbunuhnya sejumlah orang dalam konflik politik tersebut.
Ia berharap para pihak yang bertikai dapat mencari solusi damai demi keselamatan bersama, apalagi Mesir dikenal sebagai negara Muslim dengan paling maju dari sisi pendidikan dan menjadi rujukan negara Timur Tengah lainnya.
“Perang dan kekerasan itu kan bukan solusi yang beradab,” katanya di gedung PBNU, Sabtu (6/7).
Mesir dalam ancaman perang saudara setelah para pendukung presiden Mursi yang digulingkan mulai melakukan perlawanan dengan menggelar demo besar-besaran. Dilaporkan terjadi baku tembak antara militer dan pendukung Mursi.
Belum siap demokrasi
Kiai Said, yang menyelesaikan pendidikan doktornya di Universitas Ummul Quro Makkah ini berpendapat, secara umum, masyarakat Arab belum siap melaksanakan demokrasi sebagai sebuah sistem yang dicopy paste dari Barat. Politik harus disesuaikan dengan karakter budaya dan manusianya, tidak bisa dipaksakan dari luar.
Masyarakat Arab, tambahnya, memiliki kondisi antropologi, sejarah, agama, kesukuan dan faktor-faktor lain yang sangat berbeda dengan Barat. Ia mencontohkan, konsep kesukuan sangat kuat mengakar di masyarakat Arab sehingga ketika terjadi sesuatu pada anggotanya, suku akan membelanya.
Ukuran demokrasi bagi orang Arab bukan periodisasi kepemimpinan, tetapi adanya musyawarah. Dan yang penting para pemimpin dianggap adil, meskipun menjabat dalam periode lama. Konsep seperti ini melekat kuat terutama pada generasi tua di Arab. Apa yang terjadi saat ini adalah sebuah masa peralihan yang luar biasa antara generasi muda dan generasi tua.
“Konsep demokrasi memang rasional, dan itu tidak bertentangan dengan Islam, tetapi belum tentu ideal jika masyarakatnya belum siap. Fanatisme kesukuannya masih sangat kental,” tandasnya.
Ia juga menyoroti karakter orang Arab yang menggunakan cara-cara kekerasan, bahkan membunuh dalam menyelesaikan masalah. Apalagi sebagian penduduknya pernah mengikuti wajib militer sehingga berani melawan tentara.
“Kenapa reformasi kita tidak berlarut-larut, salah satunya, ormas tidak punya milisi. Disana, rakyat pernah mengalami wajib militer, jadi rakyat pernah jadi tentara, jadi berani, dengan senjata sudah familiar,” terangnya.
Reformasi masih panjang
Ia menyayangkan tidak terjadinya kompromi antara berbagai kepentingan sehingga masing-masing saling memaksakan kehendaknya. Di satu sisi, kelompok Islam ingin memaksakan konsepnya sementara di pihak lain, kelompok sekuler juga ingin konsepnya digunakan, sehingga yang terjadi upaya menang-menangan.
“Ini yang harus kita syukuri, NU, Muhammadiyah dan komponen kebangsaan lainnya bersatu padu membangun konsep bersama negara Indonesia. Ini merupakan modal sosial yang sangat kuat dalam membangun bangsa,” terangnya.
Jika konsep dan bentuk negara saja sebagai hal yang paling mendasar belum disepakati diantara berbagai kelompok masyarakatnya, ia pesimis, krisis di Mesir akan cepat selesai.
Sementara itu, bagi warga dan para mahasiswa NU yang sedang belajar di Mesir, ia berharap mereka tidak ikut campur dalam masalah politik Mesir.
Sumber: NU Online