JOMBANG – Pendataan ulang serta memproses sertifikat sejumlah aset organisasi mendesak untuk dilakukan agar tidak menimbulkan sengketa di kemudian hari.
Kamis petang (4/9) di gedung PCNU Jombang Jawa Timur Jalan Gatot Subroto, Pengurus Lembaga Takmir Masjid dan Lembaga Pendidikan Ma’rif diberikan wawasan seputar pentingnya melakukan sertifikasi aset yang dimiliki organisasi.
Kegiatan ini akan ditindaklanjuti dengan kemudahan pengurusan sertifikat yang bekerjasama dengan Badan Pertanahan Nasional (BTN).
“Selama ini keberadaan aset baik berupa sekolah, madrasah, mushalla dan masjid serta fasilitas yang lain hanya diklaim sepihak tanpa diketahui bagaimana status kepemilikannya,” kata Nur Khojin, Sekretaris PC LP Ma’rif NU Jombang.
Pegawai dari Kantor Urusan Agama Kecamatan Mojoagung ini menandaskan bahwa yang terjadi di sejumlah tempat, legalitas aset tidak terurus dengan baik. Kalau kemudian dalam perjalanannya ada sengketa dari ahli waris tentu hal tersebut tidak dapat dipersalahkan.
“Ada tiga proses legalitas sebuah aset,” tandasnya. Pertama adalah ikrar lisan. Pada proses ini, pihak nadhir menyerahkan sejumlah aset kepada pengelola untuk digunakan sesuai peruntukan. “Karena bersifat lisan, maka tidak memiliki kekuatan hukum,” lanjutnya.
Yang kedua adalah dengan dikeluarkannya AIW atau Akta Ikrar Wakaf. Untuk bisa mendapatkan akta ini, maka pihak yang bersangkutan harus melibatkan pejabat pembuat AIW yakni Kantor Urusan Agama setempat.
“Yang ketiga dan ini sebagai langkah ideal adalah dengan melibatkan BPT atau Badan Pertanahan Nasional,” kata Khojin.
Dan proses inilah yang kini tengah diseriusi pada pertemuan tersebut. Hadir pengurus PC Lembaga Takmir Masjid, Lembaga Pendidikan Ma’arif serta pengurus harian PCNU Jombang.
“Kita menyambut baik itikad dari BPN yang bekerjasama dengan PCNU Jombang untuk secara bersama-sama merampungkan proses sertifikasi aset yang hingga kini menjadi pekerjaan besar dan belum tertangani dengan optimal,” kata Ketua PC LP Ma’arif NU Jombang, KH Salmanuddin.
Dengan pertemuan ini, maka sejumlah lembaga diharapkan bisa mengoptimalkan momentum untuk menginventarisir aset yang dimiliki. “Selanjutnya tugas lembaga maupun badan otonom serta lajnah di PCNU Jombang untuk melakukan pendataan aset yang ada dan diproses legalitasnya secara kolektif,” kata Gus Salman, sapaan akrabnya.
Untuk PC LP Ma’rif NU Jombang, hari Sabtu (6/9) mengundang sejumlah kepala sekolah dan madrasah yang berada dibawah naungan Ma’arif. “Mereka akan kita berikan pemahaman seputar rencana sertifikasi ini,” tandas Pak Khojin.
“Sehingga saat proses legalitas dengan melibatkan BPN, semua lembaga dan unit sudah bisa melengkapi berkas sesuai yang ditentukan,” harapnya. Sumber: NU Online