Jakarta – Dipandang pemilihan kepala daerah secara langsung banyak mudarat ketimbang manfaatnya, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa menyatakan setuju dengan usulan pemerintah saat pembahasan RUU Pilkada tentang pemilihan kepala daerah tingkat kota/kabupaten dipilih melalui DPRD.
Dikatakan oleh Ketua F PKB, Marwan Jafar, alasan diberlakukan pemilihan kepala daerah melalui DPRD yakni untuk menciptakan kodusifitas serta menjaga stabilitas baik secara politik maupun hubungan antar masyarakat.
“Mekanisme Pilkada yang dipilih oleh DPRD dipercaya akan menekan praktek money politics, sehingga tidak akan merobek kohesifitas sosial, serta menghilangkan konflik horizontal, kerusuhan, demonstrasi dan lain lain,” ungkap Marwan, Rabu (09/10/2013).
Diakui oleh Marwan, sesungguhnya pilkada yang dipilih oleh DPRD atau pilkada tidak langsung merupakan salah satu bentuk kemunduran dalam menjalankan demokrasi. Akan tetapi hal tersebut bukan menjadi sebuah persoalan, mengingat kenyataan riil di lapangan, dimana pilkada secara langsung malah lebih banyak menimbulkan permasalahan dan kerusakan ketimbang sisi manfaatnya.
“Kita sadar ini merupakan langkah mundur, namun kita juga tidak akan mempertahankan sesuatu hal yang bersifat mudharat ketimbang manfaatnya. Pilkada selama ini dihampir setiap daerah lebih membawa dampak kerusakan dan tidak baik bagi hubungan antar umat dan itu sangat terasa sekali,” jelasnya.
Dinyatakan oleh Marwan, sikap PKB ini bukan didasari oleh adanya kasus yang baru baru ini mencuat seperti terteangkapnya mantan Ketua Mahkamah Konstitusi (MK) yang diduga menerima suap terkait sengketa pilkada Gunung Mas Kalimantan Tengah dan Lebak Banten. Namun sikap PKB sudah lama disepakati terkait pilkada tidak langsung.
“Sikap PKB sudah lama, bahkan saat Munas Konbes PBNU di Kempek, Cirebon beberapa waktu yang lalu saja kita sudah merekomendasi tentang Pilkada yang dipilih oleh DPRD,” tegas Marwan. Sumber: DPP PKB