Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) menggelar dialog publik, Kamis (31/10), terkait kisruh Daftar Pemilih Tetap (DPT) menyusul penundaan penetapan daftar pemilih dari tanggal yang ditetapkan sebelumnya 23 Oktober 2013 serta temuan 14 juta daftar pemilih bermasalah.
Dialog yang diadakan di auditorium utama kantor PBNU, Jakarta Pusat dihadiri oleh Ketua Komisi Pemilihan Umum (KPU) Husni Kamil Malik, Anggota Bawaslu Daniel Zuhron, Dirjen Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kemendagri Irman, Wakil Ketua Komisi II DPR Arif Wibowo, dan Koordinator JPPR M. Afifuddin.
Wakil Ketua Umum PBNU Kh As’ad Said Ali dalam sambutan pengantarnya mengatakan, kegiatan diadakan berdasarkan pengaduan dari masyarakat terkait kerawanan penyelenggarakan pemilu 2014 mendatang. Kerawanan ini terutama terkait DPT dan proses penghutungan suara.
“Forum ini bukan tandingan DPR. NU sebagai rumah besar ingin menampung semua,” kata As’ad.
PBNU mengingatkan bahwa penggunaan hak pilih merupakan bentuk partisipasi paling dasar dalam sistem demokrasi perwakilan yang sedang dikembangkan.
“Maka benar-benar harus diwaspadai kemungkinan hilangnya hak dan kesempatan warga untuk mengguakan hak pilihnya lantaran terkendala daftar pemilih yang tidak akurat,” kata As’ad.
Ditambahkan, KPU, Bawaslu dan Kemendagri perlu menggandeng pemangku kepentingan dari kalangan masyarakat sipil.
“Keterlibatan berbagai stakeholders ini penting untuk menjamin bahwa pemilu 2014 ini memang merupakan hajatan bersama untuk menghasilkan pemilu yang berkualitas,” tambahnya. Sumber: NU Online