Jakarta – Hendro Tri Rachmadi, warga RW 16 Perumahan Harapan Indah, Bekasi, Jawa Barat, beberapa bulan terakhir gelisah luar biasa. Tidur tak nyenyak dan pekerjaannya terbengkalai.
Penyebab kegelisahannya adalah satu tiang menara telekomunikasi atau Base Transceiver Station (BTS) terpancang persis di lapangan depan rumahnya. Tak cuma mengganggu secara estetika, ada kekhawatiran lain yang bakal dia rasakan bila BTS ini benar-benar dinyalakan.
“Waktu itu tanggal 20 Oktober 2014. Ada sejumlah pekerja yang menggali lubang ditemani pengurus RW. Saya tahu bahwa galian itu ternyata akan dibangun BTS,” katanya, saat ditemui, di rumahnya, Rabu (28/1/2015).
Belakangan baru diketahui, BTS yang dibangun tersebut adalah proyek yang dikerjakan oleh PT Putra Towerindo Persada (PTP). Nah, BTS yang ditancapkan oleh perusahaan tersebut diketahuinya berada di lahan fasilitas umum.
Pihak RW yang dimintai pendapatnya mengenai masalah ini pun seolah lepas tangan dan malah bikin terkejut. Karena, menurut Hendro, lahan yang dibangun BTS tersebut diklaim masih milik pengembang developer Harapan Indah, PT Hasana Damai Putra (HDP).
“Saya langsung menghubungi pihak PTP. Mereka mengatakan bahwa lahan tersebut tidak perlu izin-izin ke pemerintah, karena masih milik pengembang,” tambahnya.
Ada dua permasalahan di sini yang diendus Hendro. Pertama, BTS tersebut berdiri di lahan fasilitas umum milik pemerintah Bekasi yang tidak boleh diubah sesuai dengan peraturan daerah nomor 9 tahun 2001. Kedua, soal izin, seharusnya BTS ini mengunakan izin yang berlaku sesuai dengan Perda nomor 13 tahun 2013.
Disebutkan olehnya, BTS yang berdiri di Perumahan Harapan Indah ini terus diupayakan agar tidak difungsikan dan bahkan harus sampai dirobohkan.
Sumber: detikINET