Oleh Rumadi, Peneliti senior Wahid Institute/Dosen Fakultas Syariah & Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta
TANGGAL 17 Juli 2011 besok, Nahdlatul Ulama (NU) akan melakukan Rapat Akbar di Gelora Bung Karno (GBK) Senayan Jakarta untuk merayakan Hari Ulang Tahun ke-85. Hal ini berarti NU telah 85 tahun mengabdikan dirinya untuk bangsa dan Negara. Pengabdian NU itu dilakukan sejak merancang untuk mendirikan Negara, mempertahankan, hingga menjaga Negara Indonesia dari berbagai tindakan yang mengancam eksistensinya.
Sejak didirikan 85 tahun yang lalu, tentu sudah banyak perubahan-perubahan yang terjadi di dalam NU, baik perubahan structural maupun kultural. Salah satu perubahan penting yang ingin dibahas dalam tulisan pendek ini adalah persoalan pengelolaan dan pendistribusian Sumber Daya Manusia (SDM) NU. Hal ini penting untuk dipikirkan mengingat potensi SDM warga NU yang luar biasa dan belum terkoordinasi dengan baik. Tentu tulisan ini tidak berpretensi mengelaborasi seluruh persoalan SDM NU, tapi hanya terkait dengan pemanfaatan kader-kader muda NU terdidik. Mereka adalah generasi baru di dalam NU yang sangat potensial untuk menjadi kekuatan NU.
Tahun 50-an dan 60-an, ketika NU dan para politisi NU memperoleh posisi politik yang cukup baik, salah satu problem yang dihadapi adalah bagaimana mencari kader-kader NU yang bisa ditempatkan dalam berbagai posisi strategis pemerintahan. Hal ini ternyata tidak mudah didapatkan, karena saat itu anak-anak NU lebih banyak terkonsentrasi di pesantren dan tidak banyak yang berpendidikan tinggi. Bahkan, ada yang mengibaratkan, mencari generasi NU yang bisa ditempatkan di birokrasi pemerintahan seperti mencari jarum dalam tumpukan jerami pada malam hari.
Namun, seiring dengan perkembangan waktu hal itu mulai berubah. Perubahan tersebut disebabkan beberapa hal.Pertama, adanya Perguruan Tinggi Agama Islam (PTAI) dalam berbagai bentuk kelembagaannya, mulai dari IAIN, UIN, STAIN dan Perguruan Tinggi Islam swasta. Adanya lembaga-lembaga pendidikan tinggi tersebut telah menyediakan ruang mobilitas sosial baru bagi anak-anak NU. Hal ini mulai bisa dilihat pada awal 80-an dimana mulai banyak anak-anak NU yang bergelar sarjana. Hal inilah yang menjadikan orang seperti Nurcholish madjid pernah berujar, bahwa tahun 2000-an akan terjadi intellectual booming dalam masyarakat NU. Apa yang dikatakan Cak Nur tersebut sudah terbukti.
Kedua, adanya orientasi baru di kalangan tokoh-tokoh NU yang tidak hanya menyekolahkan anaknya ke pesantren dan PTAI, tapi juga ke perguruan tinggi umum. Mereka tidak hanya dididik dalam tradisi Islamic studiestapi juga dalam ilmu-ilmu sekuler. Dalam komunitas NU, kecenderungan seperti ini memang bisa dikatakan terlambat bila dibandingkan dengan kader-kader Muhammadiyah yang sudah mengenal “tradisi sekolahan” sejak pra kemerdekaan. Di lingkungan NU, tren demikian baru mulai tampak agak massif pada awal 80-an.
Ketiga, sejak awal 90-an seiring dengan dibukanya program pascasarjana di PTAI, mulai banyak anak-anak NU yang menempuh pendidikan S2 dan S3. Hal yang sama juga terjadi di Perguruan Tinggi Umum, dimana anak-anak NU banyak yang bergelar master dan doktor. Hingga sekarang ini, kader-kader NU sudah banyak sekali yang bergelar doctor dalam berbagai bidang keahlian.
Keempat,terkait dengan sebelumnya, sejak tahun 90-an juga banyak anak-anak NU yang menempuh pendidikan tinggi di perguruan tinggi ternama di Amerika, Eropa dan Australia. Hal ini berbeda dengan tradisi ke Timur Tengah dimana sudah sejak lama banyak anak-anak NU yang sekolah ke sana. Banyaknya anak-anak NU yang sekolah ke “Barat” ini cukup menarik. Bahkan, tidak sedikit mahasiswa-mahasiswa yang ketika masih di Indonesia tidak begitu merasa menjadi bagian dari NU, namun ketika di luar negeri itu mereka mengalami peneguhan identitas ke-NU-annya. Hal ini misalnya tampak dari asosiasi-asosiasi yang mereka buat, baik dengan membuat Pengurus NU Cabang Istimewa atau membuat milis warga NU.
Bagaimana Mengelola?
Penjelasan tersebut tampak bahwa jalur pendidikan telah membuka ruang mobilitas sosial baru warga NU. Pertanyaannya, apakah NU secara kelembagaan sudah mampu memanfaatkan SDM NU terdidik tersebut? Inilah pertanyaan besar yang pasti sulit untuk dijawab. Bahkan, ketika masih menjadi Ketua Umum PBNU, KH. Hasyim Muzadi juga kebingungan untuk menjelaskan hal ini, sampai-sampai dia bilang: “apakah doktor-doktor dari luar negeri itu disuruh jadi ketua ranting NU?”. Hal ini menunjukkan belum adanya desain yang jelas untuk pengelolaan SDM NU.
Sekarang ini, NU telah kebanjiran orang-orang terdidik yang tinggal memetik dan memanfaatkan. Tidak usah bermimpi dengan program mencetak 1000 doktor seperti digagas KH. Said Aqil Siraj ketika hendak dicalonkan menjadi Ketua Umum PBNU awal tahun 2010 lalu. Tidak usah menanam, NU kini tinggal panen sebenarnya. Namun karena belum adanya desain yang jelas maka pengaruh adanya tenaga-tenaga terdidik tersebut belum terasa manfaatnya bagi NU. Bahkan, ada seorang aktifis NU di luar negeri yang bercerita, banyak kawan-kawannya yang mengalami keterasingan dengan NU justru ketika mereka pulang ke Indonesia.
Nah, dalam kaitan ini ada beberapa hal yang penting untuk diperhatikan dan dipertimbangkan. Pertama, pemanfaatan SDM NU tidak harus dilakukan dengan merekrut mereka ke dalam struktur kelembagaan NU. Di samping struktur kelembagaan NU terbatas, tidak semua orang merasa nyaman berada dalam struktur. Hal yang penting dilakukan, di samping pendataan yang tuntas, adalah bagaimana “menyapa” dan menjadikan mereka sebagai bagian dari circleNU. Upaya demikian pernah dilakukan KH. Masdar Farid Mas’udi dengan membuat forum “NU Circle”yang mengundang anak NU yang bekerja profesional dalam berbagai bidang. Hal demikian sebenarnya cukup bagus, sayangnya masih sekedar upaya personal dan belum menjadi kerja NU secara kelembagaan.
Kedua,pengelolaan SDM NU tidak selalu harus diorientasikan untuk tujuan politis untuk menguasai posisi-posisi birokrasi. Harus diakui, selama ini orientasi pengelolaan SDM NU lebih terfokus ke wilayah ini, dengan mengirim kader-kader NU ke partai politik atau untuk menduduki posisi tertentu dalam birokrasi. Tentu saja ini tidak bisa dihindari, bahkan sangat penting, tapi perlu dipikirkan bagaimana membuat mozaik NU yang warna-warni tertata.
Ketiga, pengelolaan SDM NU sama artinya dengan menjadikan NU sebagai rumah bersama, tempat bernaung anggota keluarga itu. Semua yang menjadi anggota rumah bersama itu merasa nyaman berada di dalamnya, memberi ketenangan pada tetangga di kanan dan kirinya. NU sebagai rumah bersama memang harus ada yang mengelola, tapi tugas pengelola adalah bagaimana supaya anggota keluarganya bisa nyaman di rumah sendiri dan tidak merasa menjadi orang asing.
Bila NU berhasil mengelola munculnya generasi baru yang terdidik ini, maka kebesaran NU tidak hanya dilihat dari jumlah anggotanya yang banyak, tapi juga kemampuannya untuk mempelopori perubahan. Kepeloporan inilah yang belakangan mulai redup di dalam NU.