JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) gerah dengan perkembangan kasus suap di kementerian tenaga kerja dan transmigrasi (kemenakertras), terakhir. Partai pimpinan A. Muhaimin Iskandar yang sekaligus menjabat sebagai menakertrans tersebut juga merasa ada kekuatan politik yang ikut bermain dibelakang.
“”Sangat mungkin itu memang ditunggangi kekuatan-kekuatan politik tertentu,”” tegas Ketua DPP PKB Marwan Jafar, saat dihubungi, Sabtu (4/9). Menurut dia, bisa jadi target akhirnya adalah untuk menjatuhkan nama partai sekaligus nama Muhaimin Iskandar sebagai ketua umum DPP PKB.
Ketua fraksi PKB di DPR itu menganggap, salah satu indikasinya adalah terus munculnya upaya dari sejumlah pihak menggiring opini seakan-akan kasus suap tersebut atas sepengetahuan Muhaimin sebagai menteri. “”Padahal, saya tahu dan sangat yakin kalau dia tidak tahu-menahu atau mengerti sama sekali, ini yang membuat saya khawatir ada pihak yang hendak mengail di air keruh,”” imbuh Marwan.
Dia lantas menunjuk, sejumlah pernyataan dari Farhat Abbas, pengacara salah seorang tersangka Dharnawati, yang dianggap telah melakukan kebohongan publik. Sejumlah pernyataan suami penyanyi Nia Daniati yang menyatakan bahwa Muhaimin terlibat dalam kasus tersebut. “”Itu pernyataan tidak mutu karena tidak didasarkan pada fakta hukum, menunjukkan kapasitas pengetahuan yang dangkal banget,”” sindirnya.
Seperti diberitakan, Farhat sempat menyebut bahwa uang Rp 1,5 miliar yang menjadi alat bukti dugaan suap merupakan pinjaman untuk keperluan lebaran di kemenakertrans. Berdasar pengakuan kliennya, dia menyatakan, bahwa dua tersangka pejabat kemenakertrans Suisnaya dan Dadong meminjam uang pada kliennya sesungguhnya atas perintah Muhaimin.
“”Pernyataan itu ngawur, saya hanya ikut menghimbau agar seluruh kader PKB di daerah sekarang tetap tenang, karena (kasus) ini memang berpotensi sarat kepentingan politik,”” tandas Marwan.
Apakah kepentingan politik itu berkaitan dengan upaya memotong karir politik Muhaimin, yang sempat diwacanakan salah satu yang layak menjadi capres 2014 nanti? Marwan enggan menanggapinya. “”Saya tidak tahu, tapi yang pasti bahwa PKB itu tidak pernah berpikir untuk mengajukan capres sejak dini,”” katanya.
Wacana bahwa Muhaimin layak menjadi capres salah satunya beberapa kali disampaikan Ketua DPP PKB Helmy Faishal. Politisi muda yang juga menjabat sebagai menteri PDT itu menyatakan bahwa ketua umumnya memenuhi kriteria untuk menjadi orang nomor 1 di negeri ini.
Terakhir, di awal Agustus 2011 lalu, saat melakukan safari Ramadhan di Maluku Utara, Helmy kembali menyatakan hal itu. Dia mengungkap, bahwa selain pengalaman sebagai aktivis, mantan ketua umum PB PMII itu juga memiliki pengalaman yang lengkap baik di legislatif maupun eksekutif. Yaitu, dua kali menjadi pimpinan DPR dan kini menjadi menteri.
Namun, dari sumber di internal DPP PKB, Muhaimin sebenarnya tidak nyaman dengan pernyataan Helmy soal capres tersebut. Muhaimin bahkan dikabarkan sempat memarahi anak buahnya itu.
Teguran Muhaimin itu disampaikan sebelum kasus suap di kemenakertrans muncul. “”Kamu ini bagaimana? Kalau begini, saya nanti bisa jadi sasaran tembak. Tidak usah bicara capres dulu, yang penting itu bagaimana sekarang mengamankan suara PKB di pemilu,”” kata sumber tersebut, menirukan peringatan Muhaimin.
Sumber: JPNN