Gonjang ganjing skandal dugaan korupsi di Kemenakertrans, sebenarnya ada dua sisi, yaitu hukum dan sisi keselamatan negara. Menurut mantan ketua umum PBNU KH Hasyim Muzadi, dari sisi hukum merupakan tanggung jawab Menakertrans Muhaimin, dan bagi mereka yang terkait harus berhadapan dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Selanjutnya, menurut Hasyim di Jakarta Minggu (11/9), kalau kemudian ada dampak psychopolitis terdadap PKB dan massanya, tentu merupakan hal yang tak terelakkan, karena Muhaimain adalah Ketua Umum DPP PKB . “Dia juga harus bertanggung jawab.”
Dukungan PKB sendiri terhadap Muhaimin, menurut Hasyim, belakangan ini rentan karena seringnya Muhaimin menggusuri teman-temannya sendiri demi mencari kepercayaan kepada kekuasaan.
“Hasil dari penggusuran itu menjadikan dia nomer satu dalam monoloyalitasnya terhadap kekuasaan,” tegas Hasyim yang juga Sekjen ICIS.
Sedangkan dalam sisi keselamatan negara, “kalau memang SBY benar-benar serius ingin menyelamatkan negara. Sebagai Presiden, SBY seharusnya mempunyai Menteri Tenagakerja dan Transmigrasi yang canggih dan tangguh, karena masalah ketenagakerjaan dan transmigrasi saat ini merupakan sandungan besar dalam menjaga martabat negara dan bangsa secara nasional dan internasional.”
Menakertrans, lanjut pengasuh Ponpes Al-Hikam itu, harus mampu dan berani menghadapi kebobrokan sebagian besar PJTK, sistem pengiriman TKI, koordinasi dengan negara asing terkait tanggung jawab terhadap asuransi TKI, pengetatan koordinasi dengan Kemenlu serta yang terpenting perombakan Undang-undang (UU) ketenagakerjaan yang sekarang ini tidak menjamin keselamatan TKI/TKW di luar negeri.
“Derita TKI/TKW di luar negeri serta hancurnya nama baik negara dengan banyaknya penyiksaan dan hukum pancung, sebenarnya 2/3 masalah berada di dalam negeri, dan 1/3 masalah adalah eksesnya di luar negeri. Dengan demikian, lanjut Hasyim, menakertrans haruslah berjiwa nasionalis dan berwawasan internasional, bukan berwawasan lokal.
“Dalam hal ini kita lihat saja nanti bagaimana kebijakan Presiden, apakah tindakan yang akan diambil berdasarkan keselamatan/kepentingan negara atau berdasarkan ‘loyalitas sempurna’ ataukah tidak ada apa-apa lagi sebagaimana biasanya.”
Khusus untuk PBNU, Hasyim berharap agar segera menegaskan kembali komit anti korupsinya dan dibuktikan secara nyata. “Karena NU adalah inspirator Gerakan Moral Anti Korupsi ketika saya menjadi Ketua Umum bersama Muhamadiyah (kala itu dipimpin Pak Syafi’i Maarif) setahun sebelum lahirnya KPK. NU tidak boleh lembek anti korupsi karena warganya ada yg korupsi.”
“Saya sendiri waktu menerima uang Rp 10 juta dari mantan menteri kelautan Rahmin Dahuri sebagai sangu ceramah dan doa di kantornya, saya dipanggil KPK, saya datang, saya jelaskan dan selesai,” tambahnya. NU, bagi Hasyim adalah orgnisasi tak ternilai harganya, sama dengan harga republik ini.
Sumber: SuaraMerdeka