Bandung,
Direktur The Nuindo Institute Bandung yang juga penggagas gerakan Civic Islam, Faiz Manshur mengatakan, urusan keadilan ekonomi menjadi isu terpenting yang harus diselesaikan negara-negara terbelakang. 
Menurutnya, banyak negara yang penduduknya mayoritas muslim, termasuk Indonesia aspek keadilan ekonomi sangat sulit didapat karena terhalang oleh pemerintah yang kurang peduli masalah ini.
“Saya mendata sejumlah cara pandang sejumlah intelektual yang bekerja dalam pergulatan langsung di lapangan. Kesemuanya mengatakan, ekonomi bisa membaik. Tetapi yang mudah untuk tumbuh hanya pada level menengah ke atas,” ujarnya dalam diskusi fokus grup di Nuindo Institue, Jalan Sancang Senin, 30 November 2015.
Menurut Faiz golongan masyarakat yang mudah mendapatkan kemakmuran dari usaha ekonominya tersebut antara lain adalah 1) mereka yang memiliki kemampuan modal lamanya untuk bertransformasi dalam pengembangan. Mereka mudah melakukan inprovisasi pengembangan usaha dan tenang dalam bisnisnya karena kekuatan ekonomi rumah tangganya sudah tidak terbebani dalam kurun massa dua tahun. Seandainya dalam dua tahun seret penghasilan sekalipun mereka tetap tenang dan tidak gulung tikar. 2) Pelaku ekonomi dengan modal sosial dan punya kemauan melakukan coba-coba bisnis. Dan 3), pemegang kapital besar,” ujarnya.
Menurut Faiz Manshur, ketiga golongan tersebut adalah golongan minoritas. Maka kalau kemudian muncul istilah kesenjangan, ketidakadilan ekonomi merupakan problem utama kesuksesan negara-bangsa sebagaimana yang pernah mengemuka di Forum Ekonomi Islam Dunia di Malaysia awal November lalu itu wajar adanya.
“Warga negara biasa paling sulit melakukan transformasi ekonomi karena pintu-pintu kemajuan ditutup. Di sejumlah negara maju dengan birokrasi yang sudah lumayan waras hal ini bisa diatasi secara cepat. Di negara-negara yang buruk birokrasinya, dan ironinya itu banyakan negara-negara berbasis penduduk muslim, termasuk Indonesia, proses pertumbuhan ekonomi secara merata itu sangat sulit karena kebobrokan birokrasi. Kalau dasarnya birokrasi yang bobrok, ada anggaran pun sulit menjadi modal pemerataan karena untuk menyerap anggaran saja negara tidak bisa melakukan,” terangnya.
Radikalisme Agama
Gagalnya modal finansial untuk ekonomi warga ini menurut Alumni Perguruan Tinggi Islam Pesantren Al-Munawwir Krapyak ini bisa mengakibatkan beberapa resiko seperti kelemahan sumberdaya manusia akibat tidak bisa bertransformasi melalui pendidikan yang lebih tinggi, keterasingan karena tergilas oleh kemajuan industri dan tidak bisa menikmatinya, dan yang paling parah adalah frustasi kemudian timbul kriminal, termasuk senang berperang atas nama ideologi agama.
“Di Timur Tengah beberapa negara gagal karena pemerintahannya gagal kemudian rakyat frustasi lalu menggagalkan setiap pemerintahan dan sekarang bangsa-bangsa itu terjebak pada peperangan. Yang tidak perang, seperti Indonesia sering muncul letupan-letupan kriminal non ideologis, dan juga ada kriminal bermerek agama. Ini adalah efek otomatis di jika ekonomi tidak berkeadilan dengan pertumbuhan yang merata ke level warga bawah, maka sejalan dengan itu akan muncul pertumbuhan radikalisme agama,” terangnya.
Menurut Faiz Manshur, sekarang ini agama menjadi senjata atau alat perjuangan kaum tertindas karena tidak ada lagi sosialisme atau komunisme yang menawarkan gagasan perang terbuka melawan ketidakadilan yang diakibatkan oleh negara. Negara yang sibuk melayani kepentingan pemodal besar dan lupa memberikan jaminan keadilan ekonomi dan kesejahteraan sosial akan terjebak pada situasi kriminal.
“Kenapa agama? karena sekarang ideologi yang bisa memayungi gerakan orang frustasi ini adalah agama. Agama telah menjadi ideologi, senjata bagi orang-orang yang tak mendapatkan keadilan ekonomi sehingga berdampak hilangnya hak/status sosial. Seruan-seruan agamawan seperti Paus dalam perdamaian dan keadilan ekonomi, atau Gus Mus di Kecamatan Gunem yang menyapa warga menolak pendirian pabrik semen adalah tindakan yang patut diteladani agar agama bisa menjawab problem riil masyarakat,” ujarnya.
Faiz menambahkan, seandainya pemerintahan Jokowi tidak cepat menyerap anggaran negara untuk upaya pemerataan ekonomi itu bisa mengakibatkan pertumbuhan radikalisme berbaju agama. Salah satu ciri negara gagal adalah birokrasi tidak bisa bekerja untuk mengabdi, dan bukan semata karena kekurangan anggaran.
“Kalau anggaran sudah ada tetapi pejabatnya tidak tidak mampu memaksimalkan penyerapan, jangan salahkan jika makin banyak kriminal termasuk teroris-teroris ideologis. Sebab dengan mandegnya anggaran itu kemudian roda ekonomi lumpuh dan rakyat bawah semakin tersudut karena ketubuhan dasar mereka tidak terpenuhi,” terangnya. (Satar Sakri/Nita/Abdullah Alawi)
Sumber: NU Online