Yogyakarta, NU Online
Kementerian Sosial dengan menggandeng para praktisi serta akademisi dari berbagai perguruan tinggi merumuskan kembali indikator kemiskinan sebagai acuan dalam berbagai kebijakan pengentasan kemiskinan.
“Dengan indikator kemiskinan yang objektif dan terukur, para pengambil kebijakan akan memiliki dasar atau acuan yang jelas dalam menentukan sasaran program,” kata Menteri Sosial Khofifah Indar Parawansa dalam acara “Pembahasan Hasil Penelitian Konsep dan Indikator Kemiskinan” di Yogyakarta, Jumat.
Pembahasan Hasil Penelitian Konsep dan Indikator Kemiskinan itu antara lain dihadiri oleh kepala dinas sosial dari 68 kabupaten/kota, para peneliti dari lima perguruan tinggi negeri dan swasta, serta instansi terkait lainnya.
Khofifah mengatakan hingga saat ini masih ada perbedaan indikator kemiskinan, baik dari versi Kementerian Sosial (Kemensos), Bank Dunia, Badan Pusat Statistik (BPS), Tim Nasional Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TNP2K), serta Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas).
Menurut dia Kemensos sebelumnya telah berinisiatif mengajak lembaga atau kementerian terkait, serta para peneliti dan akademisi mencari jalan tengah mengenai indikator kemiskinan yang dapat disepakati bersama.
Menurut Mensos indikator kemiskinan tidak hanya ditandai dengan rendahnya pendapatan. Kemiskinan juga dapat ditandai dengan tidak adanya kesempatan mencapai standar hidup tertentu seperti kecukupan pangan, kesehatan, keterlibatan dengan lingkungan sosial, penghargaan masyarakat, serta pendidikan yang memadai.
Bahkan, menurut dia, masalah kemiskinan juga dapat ditandai dengan adanya kerentanan, ketidakberdayaan, keterisolasian, dan ketidakmampuan dalam menyampaikan aspirasi.
Melalui acara “Pembahasan Hasil Penelitian Konsep dan Indikator Kemiskinan” tersebut, ia berharap dapat diperoleh hasil akhir mengenai konsep dan indikator kemiskinan yang valid dan dapat dijadikan acuan berbagai pihak.
“Kami sedang memformat bagaimana agar basis data kita bisa diterima oleh seluruh kementerian/lembaga termasuk pemerintah daerah supaya mereka punya basis data terpadu yang bisa dijadikan referensi dalam menginterfensi program pembangunan di sektor masing-masing,” kata dia.
Kepala Bidang Standarisasi dan Sosialisasi Sistem Layanan Kesejahteraan Sosial Kemensos RI, Istiana Hermawati mengatakan terdapat lima indikator penentu kemiskinan yang diusulkan oleh para praktisi serta peneliti dari berbagai perguruan tinggi.
Lima indikator yang menentukan kemiskinan itu antara lain mencakup persoalan ekonomi, sosial, Psikis, budaya, dan politik. “Ada pergeseran, jadi kemiskinan bukan lagi hanya diukur dari faktor ekonomi yang menyangkut penghasilan,” kata dia. (Antara/Mukafi Niam)
Sumber: NU Online