JAKARTA – Ketua Umum DPP Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Muhaimin Iskandar meminta kepada generasi muda untuk tidak melupakan peristiwa bersejarah 22 Oktober 1945 silam. Peristiwa itu terkenal dengan nama Resolusi Jihad, yaitu perintah perang yang dikeluarkan oleh pendiri Nahdatul Ulama Kiai Hasyim.
Lewat resolusi itulah, kata Muhaimin, bangsa Indonesia bisa mengusir penjajah dari Surabaya. “Ini sejarah besar bagi kaum NU khususnya, dan bangsa Indonesia umumnya. Ini harus diingat dan dipahami bahwa keberanian untuk berjihad adalah untuk menghadirkan kesejahteraan, menebarkan rasa aman dan kedamaian, serta melanggengkan persatuan dan kesatuan di bumi nusantara,” kata Muhaimin saat membuka diskusi publik bertajuk “66 Tahun Resolusi Jihad‚ Sejarah yang Dilupakan” di Kantor DPP PKB, Jalan Raden Saleh No.9, Cikini, Jakarta Pusat, Minggu (23/10).
Tampil sebagai nara sumber dalam diskusi oleh Dewan Koordinasi Nasional (DKN) Garda Bangsa itu adalah Ketua Umum DKN
Garda Bangsa M Hanif Dhakiri, Ketua PB NU K.H. Tolchah Hasan, Pengamat Politik dari LIPI, Asvi Warman Adam dan dosen ilmu budaya Universitas Brawijaya Malang, Agus Sunyoto.
Dalam kontek kekinian, lanjut Muhaimin, Resolusi Jihad bisa kita implementasikan untuk terus tetap mempertahankan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) yang telah diperjuangkan oleh para pahlawan bangsa, yang salah satunya lewat Resolusi Jihad itu. Tentunya, kalau ada golongan yang mengatasnamakan jihad namun berdampak buruk bagi negara, itu jelas sudah sangat menyesatkan.
“Sekarang itu banyak (orang) yang miring. Semoga kita semua mewajibkan diri kita masing-masing untuk terus maju melindungi NKRI,” kata politisi yang juga Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi ini.
Di tempat yang sama, Ketua Umum Garda Bangsa Hanif Dhakiri menyampaikan Maklumat Resolusi Kebangsaan yang di antaranya mengingatkan, bahwa tegak dan berdirinya NKRI tidak bias dilepaskan
dari peran pejuang muslim atau lebih tepatnya kaum santri.
“Berdasarkan fakta sejarah, pemerintah Belanda mengakui, bahwa peristiwa perlawanan sosial politik terhadap penguasa kolonial itu dipelopori oleh para kiai sebagai pemuka agama, pemimpin pesantren dan para guru ngaji,” kata Hanif lagi.
Kini, lanjut Hanif, setelah 66 tahun sejak resolusi jihad dicetuskan, sesungguhnya bangsa Indonesia kembali dihadapkan pada situasi yang hampir serupa. “Di mana bangsa kita sekarang dihadapi penjajahan model baru. Kolonialisme non fisik berbaju internasionalisme, globalisme, dan gerakan fundamentalisme-transnasionalisme, yang kembali merasuki relung-relung pemerintahan dan bangsa Indonesia,” paparnya.
Karenanya, kata Hanif, Pancasila dan NKRI adalah harga mati, dan jihad membela serta mempertahankan keduanya adalah fardlu ain. “Untuk itu kami meminta kepada pemerintah dan seluruh rakyat melanjutkan perjuangan yang bersifat sabilillah untuk tegaknya NKRI, Pancasila, UUD 1945 dan Bhinneka Tunggal Ika,” ungkapnya.
Dua hal lain yang juga diserukan Hanif adalah, kepada segenap anak bangsa untuk menstransformasikan jihad di era globalisasi dengan berjihad membangun negeri, menghadirkan kesejahteraan, menebarkan rasa aman dan kedamaian serta melanggengkan persatuan dan kesatuan di bumi nusantara.
“Kami juga menyerukan kepada para pemimpin negeri, pemimpin pemerintahan, pemimpin politik, pemimpin keagamaan, pemimpin masyarakat untukmemberikan keteladanan dan menjadi panutan dalam segenap sendi kehidupan bagi seluruh rakyat Indonesia,” pungkasnya.
Sumber: JPNN