JAKARTA – Ketua Fraksi PKB MPR, Lukman Edy mengatakan pendidikan wajib militer (Wamil) di kalangan mahasiswa perlu dihidupkan lagi. Langkah ini dilakukan untuk terus menjaga Pancasila dan meningkatkan rasa nasionalisme yang akhir-akhir ini menurun.
“Wajib militer di kalangan mahasiswa sangat berpotensi mengawal semangat nasionalisme dan Pancasila di tengah derasnya pengaruh liberalisme dan paham-paham multinasional yang dapat merusak ke Indonesiaan kita yang beragam ini,” kata Lukman Edy, di Jakarta, Selasa (25/10).
Menurut Lukman Edy, wajib militer di kalangan mahasiswa tidak bertentangan dengan konstitusi karena UUD 1945 mengamanahkan sistim pertahanan dan keamanan rakyat semesta yang menempatkan rakyat sebagai kekuatan pendukung untuk menjaga integritas dan keutuhan NKRI.
Ditambahkan, upaya internalisasi idiologi kebangsaan harus dilakukan dengan berbagai bentuk dan massif.
“Di sektor pendidikan sudah selayaknya ada kurikulum tentang idiologi kebangsaan, di kalangan aparatur negara, idiologi Pancasila harus dijadikan program pengembangan kapasitas birokrasi, sedangkan di partai politik, 4 pilar kebangsaan (Pancasila, UUD 45, NKRI dan Bhinneka Tunggal Ika) harus menjadi bahagian tugas pendidikan politik,” kata mantan Menteri Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal itu.
Dari hasil survei yang dilakukan berbagai instansi, ada hal yang mengejutkan dimana banyak rakyat Indonesia yang anti Pancasila.
“Paling tidak 50 juta rakyat Indonesia anti Pancasila. Angka ini tentu mengejutkan tapi ini memang hasil dari survei secara acak dari berbagai institusi akhir tahun 2011 ini,” kata Lukman Edy.
Ia menyebutkan, dari hasil survei Badan Pusat Statistik (BPS) menyatakan 27 persen rakyat Indonesia merasa tidak memerlukan Pancasila. Bahkan, penelitian seorang Profesor dari UIN Jakarta menyimpulkan 28 persen setuju dengan radikalisasi, dan sebuah lembaga kajian di Jakarta menyatakan 19 persen pemuda Indonesia menghendaki syariat Islam sebagai dasar negara.
“Angka sebesar ini seharusnya lampu kuning buat Indonesia, dan sekaligus seharusnya mendapat perhatian serius dari pemerintah,” imbuh Lukman Edy.
Sumber: JPNN