Padang, NU Online Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Kota Padang  menyayangkan pernyataan kontroversial dari Ketua DPR Marzuki Ali yang mempunyai indikasi skeptis terhadap peranan kepemimpinan kaum muda. Pernyataan itu dinilai tidak pantas dikatakan oleh tokoh bangsa seperti Marzuki Ali. Beliau seharusnya menjadi panutan kaum muda. Pernyataan itu terungkap pada diskusi peringatan sumpah pemuda dengan tema, Manifesto Pemuda Indonesia, Jumat (28/10/2011). Diskusi diselenggarakan PC PMII Kota Padang di sekretariatnya, dihadiri pengurus  dan kader PMII. Diskusi dibuka Sekretaris Umum PC PMII Kota Padang, Aidil Aulya SHI.   Tampil sebagai pembicara Sekretaris Umum Aidil Aulya SHI, Ketua II Yonnarlis, Ketua I Yosep Firman Susilo, Ketua III Pebriyaldi dan moderator Harius. Menurut Aidil, PMII menganggap memang benar ada sekelompok pemuda yang terjebak dengan pragmatisme kepentingan. Namun Marzuki Ali jangan menuding secara membabi buta terhadap pergerakan mahasiswa dan kaum muda. Hal ini dianggap sebagai pembunuhan regenerasi kepemimpinan nasional. PMII juga mengingatkan pemerintah terhadap berbagai isu nasional dan mengkritik gaya kepemimpinan SBY-Boediono yang kerap kali hanya berusaha menunjukkan performance perfeksionis. “Yang dibutuhkan saat ini adalah gaya kepemimpinan yang mempunyai tindakan nyata dan program yang jelas sehingga bisa dirasakan oleh seluruh lapisan masyarakat,” kata Aidil. Aidil Aulya juga menambahkan, dalam hal kasus kekerasan di Papua, PC PMII Kota Padang menuntut pemerintah untuk menghentikan tindakan represif dan berusaha untuk melakukan pendekatan kultural. SBY sebaiknya turun langsung ke Papua dan berdiskusi langsung dengan masyarakat, tokoh pemuda, tokoh masyarakat, dan tokoh adat di sana untuk bisa membuat langkah nyata dalam penyelesaian kasus kekerasan di Papua. “PMII Kota Padang menuntut untuk menghentikan eksploitasi alam Papua yang dilakukan oleh Freeport yang telah merenggut kesejahteraan rakyat Papua,’ kata Aidil. Terkait dengan kondisi Kota Padang, PMII Kota Padang menilai Pemerintah Kota Padang setengah hati dan gagap dalam menghadapi semrawutnya pariwisata Kota Padang. Karena tidak ada lagkah kongret yang dilakukan oleh Pemko Padang terhadap pengembangan pariwisata. Sehingga pariwisata Kota Padang yang telah berubah fungsi menjadi sarang maksiat dan pungutan liar. Pemko dituntut untuk lebih tegas lagi dan jangan hanya mencari momentum sesaat saja.