Jakarta, NU Online
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj berharap pergantian kabinet ini bisa memperbaiki kinerja pemerintahan SBY yang masih berjalan tiga tahun ke depan.
Ditanya mengenai keterwakilan kader NU, ia menyatakan yang lebih penting bukan apakah ia kader NU atau bukan, tetapi apakah terjadi kerjasama yang baik antara NU dan kementerian tersebut dalam membela dan memberdayakan masyarakat.
“Banyak menteri yang berlatar belakang non NU, tetapi memiliki program kerjasama yang sangat baik dengan kita seperti menteri kesehatan dan menteri kelautan,” katanya.
Beberapa menteri yang memiliki latar belakang NU diantaranya adalah Menteri Pendidikan dan Kebudayaan M Nuh, Menteri Agama Suryadharma Ali, Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Muhaimin Iskandar, Menteri Pembangunan Daerah Tertinggal (PDT) Helmy Faishal Zaini dan dari perombakan kabinet baru, bertambah Djan Farid, menteri Perumahan Rakyat.
Ia sebenarnya berharap agar presiden lebih tegas dalam memilih para menterinya karena perombakan kabinet saat ini terkesan ingin menyenangkan semua fihak, dengan pertimbangan asal daerah atau partai politik sehingga banyak hal terpaksa dikompromikan.
Demikian pula, keberadaan wakil menteri di sejumlah kementerian bisa menimbulkan masalah koordinasi diantara keduanya. “Bisa saja hubungan keduanya tidak harmonis seperti yang terjadi di sejumlah pimpinan daerah antara pimpinan dan wakilnya. Kalau ini terjadi, malah bisa kontraproduktif,” paparnya.
Keberdaan wakil menteri ini mengesankan, deputi dan dirjen di kementerian tersebut tidak maksimal. Sampai saat ini, belum jelas pengeturan wewenang dan tanggung jawab diantara wakil menteri dan para dirjennya.