JAKARTA - Kekesalan mitra koalisi, nampaknya makin menjadi-jadi terkati rencana revisi UU Pemilu yang akan dilakukan. Partai Demokrat (PD) sebagai pimpinan koalisi, dianggap tak mampu memimpin, tak mengindahkan keinginan parpol koalisi lain, terutama partai menengah yang menginginkan, ambang batas kursi parlemen tidak empat persen. "Kami, (PKB) tidak akan bergabung dengan Partai Demokrat. Meski dikatakan bahwa PKB adalah underbow PD karena selama ini selalu menurut saja apa mau PD, namun kami tidak mau bergabung. Bagaimana kami mau bergabung dengan PD, kalau mengurus Setgab saja tidak becus," ujar Malik. Namun, PKB, diakui Malik Harmain belum punya rencana untuk keluar dari mitra koalisi, atau keluar dari Setgab koalisi. Dengan alasan, ada komitmen PKB terhadap perjanjian yang telah disepakati sebelumnya. "Jadi, kalau tidak keluar (dari Setgab), itu  karena kita menghormati perjanjian koalisi. Yang jelas, soal ambang batas, di Setgab tidak kompak," tegas Malik. Persoalan ambang batas kursi parlemen atau parliementary threshold,  menyangkut hidup dan mati partai. Yang terpenting adalah,  bagaimana dicari jalan keluarnya. Kami (PKB),  tidak menolak kenaikan PT. Tapi,  jangan drastis,” tegasnya. Penyelenggaraan pemilu yang paling terpenting adalah, bagaimana suara rakyat terjamin. Kalau pemilu menghasilkan derajat keterwakilan rendah,maka bisa dikatakan pemilu gagal. ”Bagaimana memperkuat proposionalitas. Suara pemilih terdaftar makin tinggi, akan tapi keikutsertaan masyarakat semakin rendah dalam pemilu,” Malik mengingatkan.