Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Kebangkitan Bangsa, Malik Haramain, menyatakan publikasi partai politik di media massa memang perlu diatur. Namun ukurannya adalah berapa uang yang dikeluarkan partai untuk belanja publikasi tersebut.
Sekarang, menurut Malik, dalam setahun rata-rata belanja partai untuk publikasi media Rp7,5 miliar, sementara belanja individu Rp1 miliar. Undang-undang Pemilu, menurut Malik, belum mengatur secara rinci bagaimana uang tersebut dikeluarkan.
“Karena itu ke depan, UU Pemilu perlu mengatur tentang audit partai politik dalam mengeluarkan uangnya, salah satunya untuk iklan,” ujar Malik di DPR RI, Jakarta, Kamis 10 November 2011.
Menurut Malik, iklan parpol di media memang harus dibatasi. “Jadi pengeluaran uang partai untuk iklan itu setiap tahun harus diaudit, harus dibatasi,” kata Malik.
Tarif iklan di masing-masing media, lanjut Malik, tentu berbeda-beda. Oleh karena pembatasan tersebut tidak dilihat dari jumlah halaman, frekuensi, atau durasi iklan tetapi pembatasan jumlah uang yang dikeluarkan untuk iklan.
“Yang paling mungkin dari hitung uangnya. Karena harga iklan kan berbeda-beda itu di media cetak, radio, televisi, dan lain-lain itu kan beda. Jadi uang yang mungkin tersebar dikeluarkan oleh partai untuk iklan, tiap tahun harus ditentukan berapa miliar misalnya. Nah di situ nanti kita akan bisa mengukur intensitas mereka mengeluarkan iklan,” kata Malik.
Pengaturan ini penting agar partai-partai mendapat perlakuan yang adil dalam melakukan publikasi kepada masyarakat melalui media. Pertimbangan agar audit itu dilakukan setiap tahun, menurut Malik, agar dapat lebih dapat menjamin keadilan bagi partai-partai yang tidak memiliki media massa dalam melakukan publikasi.
“Itu salah satu upaya, cara untuk membuat agar akses partai kepada publik lewat media itu adil,” kata Malik.