JAKARTA – Bobroknya pengadilan tipikor daerah menjadi sorotan banyak kalangan. Ketua Fraksi PKB yang sekaligus anggota Komisi III, Marwan Jafar meminta semua pihak tidak reaktif dalam menilai kebobrokan pengadilan Tipikor daerah tersebut. Marwan kurang sepakat jika pengadilan Tipikor itu serta merta ditutup. Dia mengusulkan agar ada perbaikan sistem secara menyeluruh.
“Kita harus tata sistemnya dulu secara komprehensif, tidak reaktif. Kita kaji dan dalami secara matang. Tidak bisa parsial asal komentar,” ujar Marwan saat berbincang dengan okezone, Minggu (6/11/2011).
Lanjut Marwan, jika semua pihak melihat dengan utuh akan keberadaan pengadilan tipikor daerah maka nantinya langkah yang diambil tidak akan salah.
“Kita melihatnya musti utuh dan terpola, terencana dengan matang,” kata dia.
Dia mengakui bahwa untuk menata sistem itu tidak gampang, sebab dibutuhkan kebersamaan dalam menata ulang.
“Menata sistem tidak mudah, butuh duduk bersama dan berpikir jernih,” tandasnya.
Sebelumnya, kinerja Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) di daerah mulai diragukan. Belakangan muncul usulan menghapus keberadaan Pengadilan Tipikor daerah untuk kembali berpusat di Jakarta.
Indonesia Corruption Watch (ICW) Emerson Yuntho menyebut ada 40 terdakwa perkara korupsi yang divonis bebas oleh hakim Pengadilan Tipikor di daerah.
Vonis bebas tersebut terdiri dari empat vonis bebas di Bandung, Jawa Barat; satu di Semarang, Jawa Tengah; 14 di Samarinda, Kalimantan Timur; dan 21 di Surabaya, Jawa Timur. “Vonis bebas ini karena dakwaan lemah, hakim lemah yang membuat adanya mafia peradilan,” kata Emerson di Jakarta, Sabtu (5/11/2011).
Menurutnya, vonis bebas itu juga terjadi karena gagalnya Mahkamah Agung menyeleksi hakim khusus tindak pidana korupsi. “Juga pengawasan hakim yang masih lemah,” sambungnya.
Sumber: OkeZone