Jakarta - Politikus Partai Kebangkitan Bangsa Abdul Malik Haramain mengatakan sekretariat gabungan (Setgab) partai politik pendukung pemerintah lebih baik bubar. Pasalnya, setgab sampai saat ini bersifat diskriminatif dan tidak mengakomodir partai yang memiliki kursi lebih sedikit. "Sampai saat ini, Setgab belum serius membahas RUU Pemilu, terutama kemungkinan mencari solusi tentang angka PT (parliamentary threshold) yang ideal. PKB merasa keberadaan Setgab tidak begitu manfaat ketika menyangkut agenda partai lain," ungkap Malik kepada MediaIndonesia.com, Jakarta, Minggu (4/12). Menurutnya, situasi setgab saat ini bisa mengancam soliditas dan kohesifitas anggota koalisi. "Selanjutnya, situasi ini akan banyak berpengaruh terhadap efektifitas pemerintahan ke depan," ungkapnya.  Ia mengatakan, hingga saat ini Setgab hanya berpikir mengenai partai besar. "Untuk isu-isu tentang RUU Pemilu, mereka cenderung menutup diri dan tidak bersedia membahas dengan serius, terutama dalam menentukan angka PT. Kita merasa setgab diskriminatif, terlalu banyak mikirin partai-partai besar," ujar Malik. Seperti diketahui, setgab diisi oleh partai-partai koalisi pendukung pemerintahan seperti Demokrat, Golkar, Partai Persatuan Pembangunan, PKB, Partai Amanat Nasional. Dalam pembahasan angka PT di RUU Pemilu, Demokrat dan Golkar meminta angka sebesar empat persen dan lima persen. Sedangkan tiga partai lainnya, meminta angka PT dikisaran 2,5 persen-3 persen. "Bubarin (setgab) aja, enggak ada manfaatnya," ujar anggota Komisi II DPR RI tersebut. Sumber: Media Indonesia