Waspadai provokasi-desain
Agaknya, provokasi yang menyalahi kesepakatan dan berbuntut pembakaran rumah itu ternyata tidak mereda akibat adanya provokasi dalam bentuk lain yakni provokasi media massa yang justru menyulitkan penyelesaian masalah itu sendiri.
“Terus terang, pemberitaan media massa juga cenderung provokatif sehingga tidak malah menyelesaikan masalah, seperti desakan pencopotan Kapolres Sampang, sehingga kami sulit berkoordinasi dengan polisi di lapangan untuk meredam situasi,” kata Faidlol Mubarok dari PCNU Sampang.
Oleh karena itu, Direktur Ahlussunnah wal Jamaah (Aswaja) PCNU Kabupaten Sampang itu meminta kepada pengungsi korban insiden yang mengungsi di GOR Sampang itu agar segera kembali ke rumah dan pihaknya akan menjamin perlindungan mereka.
Namun, provokasi dari lembaga resmi juga hampir saja terjadi, karena adanya pernyataan dari MUI Sampang bahwa Syiah itu sesat, tapi hal itu akhirnya “diluruskan” oleh MUI Pusat bahwa Syiah itu tidak sesat.
Masalahnya, ada media massa yang memuat pernyataan itu, meski hanya sebagian kecil, sehingga “provokasi” lewat media massa pun tidak membesar, padahal bila pernyataan itu muncul, maka “penyerangan” terhadap kelompok Syiah akan semakin meluas.
Selain itu, kelompok Mualaf Tengger pun ingin “meramaikan” insiden Sampang itu dengan peringatan 100 hari pembakaran masjid mualaf Tengger di Lumajang, namun media massa agaknya mampu “menahan diri” dengan melihat kasus itu secara arif bahwa pembakaran masjid itu juga tak lebih dari sekadar persaingan dalam klaim masjid yang tidak patut dipublikasikan.
Namun, PW GP Ansor Jatim juga meminta masyarakat untuk waspada dan bertindak arif dalam melihat apa yang sebenarnya terjadi di Sampang.
“Kami menduga ada desain konflik Sunni-Syiah untuk merusak Jatim, karena kejadian yang sama dengan isu yang sama baru saja terjadi di Bangil (insiden YAPI),” kata Sekretaris PW Ansor Jatim Imron Rosyadi Hamid.
Menurut dia, kewaspadaan tentang dugaan adanya desain itu penting untuk masyarakat agar tidak mudah terpancing dengan hal-hal serupa, karena itu tokoh masyarakat hendaknya mencegah kasus itu agar tidak meluas dan berkembang.
“Untuk anggota Ansor dan Banser, kami minta anggota Ansor dan warga NU untuk membantu aparat kepolisian guna mengembalikan kondusifitas keadaan agar upaya memperluas dan mengembangkan konflik dapat dicegah,” katanya.
Ia mengharapkan anggota Banser membantu untuk menjaga segala fasilitas ibadah yang berpotensi mengalami perusakan susulan serta memberikan perlindungan kepada warga yang terancam keselamatannya.
“Kami juga berharap pemerintah mampu memberikan jaminan keselamatan dan keamanan bagi semua warga, termasuk penganut Syiah untuk menjalankan ibadah sesuai keyakinan dan UUD 1945,” katanya.
Bila konflik itu reda, lantas bagaimana menjamin konflik itu tidak terjadi lagi ?
Ketua Umum PBNU KH Said Aqil Siroj menilai konflik di Sampang itu harus dilokalisasi, karena apa yang terjadi memang bukan konflik Sunni-Syiah, tapi konflik keluarga. “Selama ini tidak ada perselisihan antara Sunni-Syiah di Indonesia, apalagi konflik NU-Syiah,” katanya.
Solusi juga ditawarkan koordinator Badan Pekerja KontraS Surabaya, Andy Irfan J. Ia menilai pemerintah pusat dan daerah perlu membuat kebijakan yang secara khusus melindungi Jamaah Syiah di berbagai daerah, termasuk Sampang.
“Pemerintah juga perlu memulihkan semua hak-haknya yang terampas akibat tindak kekerasan yang menimpa mereka, sedangkan polisi dan Komnas HAM juga mengusut tuntas kasus itu secara pidana atau HAM,” katanya.
Agaknya, upaya yuridis dari polisi dan Komnas HAM yang tegas serta regulasi yang aspiratif dari pemerintah pusat dan daerah itulah yang akan menghentikan konflik, karena konflik berbasis agama itu sesungguhnya tidak ada di Indonesia, apalagi di Sampang.