JAKARTA - Sekretaris FPKB DPR RI, M Hanif Dhakiri memawacana tentang kemungkinan diperlukannya Kaukus Parlemen Indonesia untuk Pemilu Adil dan Demokratis di Kamboja. Hal itu dikatakannya usai menerima pemimpin oposisi Kamboja, Mr Sam Rainsy di kompleks DPR/MPR RI Senayan, Jakarta, Jumat (14/09/2012) kemarin. Menurut Hanif, Kamboja masih dikungkung oleh rezim militer yang belum mendukung reformasi sistem pemilu bebas dan demokratis. Diperlukan dukungan dari pemerintah dan parlemen dari pelbagai negara untuk membantu rakyat Kamboja mendapatkan hak-hak demokrasinya melalui sistem pemilu yang bebas dan demokratis. "Kamboja nasibnya hampir sama dengan Indonesia masa Orde Baru dulu. Kita perlu dukung proses demokratisasi disana, salah satunya dengan mendorong reformasi sistem pemilu yang lebih bebas dan demokratis sebagaimana rekomendasi PBB", terang Ketua DPP PKB, Sabtu (15/9/2012). Hanif menjelaskan bahwa sekarang sudah ada organisasi IPCDEC (International Parliamentary Committee for Democratic Elections in Cambodia) yang bertujuan mendorong reformasi sistem pemilu Kamboja. "Indonesia diminta menjadi bagian aktif dari komite itu, termasuk membantu menekan pemerintah Kamboja untuk mengembalikan hak-hak politik Sam Rainsy yang sekarang hidup dalam pengasingan. Padahal Sam adalah anggota DPR hasil pilihan rakyat", imbuhnya. Hanif berjanji untuk mensosialisasikan hasil pertemuan itu kepada kolega-koleganya di fraksi PKB maupun anggota DPR dari partai lain. Ia juga berharap nantinya bisa dibentuk kaukus parlemen Indonesia untuk pemilu bebas dan adil di Kamboja. "Kita pernah dan masih membantu perjuangan Aung San Suu Kyi di Myanmar lewat kaukus di DPR. Mungkin untuk Kamboja ini kita juga bisa melakukan hal yang sama. Salah satunya mungkin dengan membentuk Kaukus DPR untuk Pemilu Bebas dan Demokratis di Kamboja", kata Hanif mengakhiri percakapan. Sumber: Okezone