JAKARTA – Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) mendorong perlunya dibentuk forum introspeksi dan klarifikasi nasional (tabayyun) bagi semua unsur dan kelompok masyarakat. Dengan begitu, semua kritik terhadap pemerintah bisa disampaikan secara utuh melalui forum ini. ”Daripada energi bangsa habis untuk saling hujat,lebih baik semua pihak menghidupkan tradisi klarifikasi (tabayyun), sehingga semua kritik,koreksi, dan masukan bagi perbaikan bangsa dapat disampaikan secara beradab, langsung, komunikatif, dan solutif,”kata Ketua Fraksi PKB DPR Marwan Jafar di Jakarta kemarin. Melalui forum tersebut, PKB meminta para tokoh ormas dan LSM untuk menghentikan hujatannya kepada pemerintah yang bersifat membabibuta. Tidak jarang kritik yang disampaikan keluar dari substansi dan disertai data yang tidak akurat, sehingga berpotensi menjadi fitnah. ”Sekali lagi FPKB meminta semua bentuk hujatan ini dihentikan, sebab skala hujatan para tokoh ini sudah sampai stadium yang mengkhawatirkan, yakni asal bunyi,asal beda dengan pemerintah, dan asal jadi konsumsi media.Sungguh aneh di mata beberapa tokoh ormas, agama, atau LSM tidak ada satu pun kebijakan pemerintah yang benar, semuanya dianggap salah. Perilaku asal oposisi ini justru mencederai demokrasi,”katanya. Ketua DPP PKB ini menambahkan, selama ini FPKB telah melakukan berbagai upaya klarifikasi (tabayyun),di antaranya melalui rapat pimpinan konsultasi parlemen dan pemerintah dengan agenda utama saling memberi masukan,saling mengkritisi, sekaligus merumuskan langkah-langkah solutif bagi masalah tersebut. ”FPKB berharap hal serupa dapat dilakukan para tokoh ormas, agamawan, dan LSM.Jika ada kebijakan pemerintah yang kurang sesuai, para pimpinan informal ini bisa langsung menggelar forum tabayyun dengan pemerintah, sehingga rakyat tidak lagi disuguhi perang statement ataupun saling hujat di antara pemimpin,”kata Marwan. Sementara itu, Sekretaris Fraksi PKB DPR Hanif Dhakiri mengaku khawatir sikap asal beda dan asal hujat akan menyebabkan antipati rakyat terhadap para pemimpinnya,baik pemimpin formal maupun informal. ”Saya berharap semua kritik konstruktif jangan sampai dihentikan, namun harus berdasar fakta dan data yang akurat, serta memberi solusi yang disampaikan dengan cara beradab,”kata Hanif. Sumber: Seputar Indonesia