Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) Marwan Ja'far kembali menuntut agar Sekretariat Gabungan Partai Koalisi merealisasikan hadiah dan hukuman (reward and punishment) dengan kontrak koalisi baru. Jika Presiden SBY sebagai Ketua Setgab tak tegas, akan menimbulkan rasa iri pada anggota koalisi. Ujungnnya, demoralisasi. "Kalau kayak begini, tidak usah ada koalisi," kata Marwan disela-sela acara "Diskusi Masyarakat Ekonomi ASEAN 2015" gedung DPR/MPR RI, Jakarta, Rabu (25/5). Marwan menjelaskan, kontrak koalisi baru menyepakati seragam dalam program strategis nasional. Bila tidak tentu parpol tersebut akan keluar. Namun sebaliknya, jika sejalan maka tetap berada di Setgab.Urusan ini menjadi hak prerogatif Presiden SBY. Marwan mencontohkan masalah yang akan dibahas dalam Setgab yakni Paket RUU Politik, ketahanan pangan hingga krisis energi. Anggota Komisi V DPR ini mengakui, poin-poin dalam kontrak koalisi baru tersebut ada yang menguntungkan dan tidak bagi peserta koalisi. "Mbalelo bagian jadi evaluasi setgab ke depan, menyangkut perjalanan awal sampai akhir," tegas Marwan.