Jakarta, NU Online
Korban lumpur Lapindo yang tergabung dalam Aliansi 4 Desa yang terdiri dari 45 RT yang selama ini kena dampak lumpur, tetapi tidak mendapat kompensasi meminta dukungan kepada PBNU agar mereka dapat menjadi bagian dari kelompok yang mendapat kompensasi pemerintah.
Heri Susilo, bersama dengan tiga orang perwakilannya berkunjung ke PBNU dan diterima oleh KH Said Aqil Siroj dan wasekjen Imdadun Rahmat di gedung PBNU, Kamis (18/8).
“Kita dari 45 RT yang tinggal di wilayah yang sudah tidak layak huni meminta penanganan yang komprehensif. Masyarakat sudah resah selama lima tahun padahal kondisi kita sama dengan 9 RT yang mendapat kompensasi,” katanya.
Mereka meminta terjadinya perubahan payung hokum dalam perpres 14 tahun 2007 sehingga kelompok mayoritas ini dapat tercakup pada layanan yang diberikan pemerintah. Kondisi yang terjadi saat ini dengan pembedaan diantara kelompok yang sama-sama menderita tersebut menimbulkan konflik social diantara korban sendiri, termasuk saling iri.
Persoalan lain yang dikemukakan oleh Susilo adalah, para tokoh setempat yang memiliki pengaruh, seluruh tanggungannya sudah diselesaikan. Dan ini digunakan sebagai kampanye ke media bahwa persoalan Lapindo sudah diselesaikan dengan baik, serta untuk meredam gejolak perlawanan dari para tokoh tersebut. Sementara itu, rakyat jelata yang tidak memiliki posisi tawar tetap saja menderita.
“Kondisi masyarakat sudah mengalami kehancuran,” paparnya.
Kiai Said dalam kesempatan tersebut menyatakan PBNU dalam berbagai kesempatan sudah menyuarakan pentingnya penyelesaian masalah secara komprehensif. “Kami mendukung upaya korban Lapindo untuk memenuhi haknya,” jelasnya.
Ia yang akan bertemu dengan presiden Jum’at besok berjanji menyampaikan aspirasi kelompok ini agar 45 RT tersebut dimasukkan dalam kelompok yang sudah tidak layak huni dan mendapatkan kompensasi.
Selain disampaikan secara langsung, PBNU juga membuat surat resmi yang ditujukan kepada presiden agar persoalan ini diselesaikan dengan baik.