“Presiden Indonesia yang diturunkan karena tersandung kasus Bruneigate dan Buloggate adalah presiden….” Jawabnya, “A. Soekarno, B. Abdurrahman Wahid. C. Megawati Soekarno D Soeharto”.
Demikianlah soal dan jawaban model pilihan ganda, nomor 43, ujian mata pelajaran Ilmu Pengatahuan Sosial (IPS).
Ujian IPS yang digelar, Kamis 32, Maret 2011, pukul 07.30-09.00 merupakan ujian akhir semester yang diikuti seluruh murid kelas IX Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kabupaten Pemalang, Jawa Tengah.
Terkait dengan penyusupan soal tersebut, si pembuat soal, Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga Kabupaten Pemalang, belum memberi keterangan.
Sementara itu, Pengurus Cabang NU Pemalang serta perangkat organisasi mengadakan bertemuan khusus untuk merespon permasalahan ini. Rapat yang diikuti PCNU Pemalang, GP Ansor, LP Ma’arif NU, Fatayat, IPNU, IPPNU dan PMII, diadakan di kantor NU Pemalang, Jum’at (1/4).
Imron Khudlori, Ketua Cabang GP Ansor Pemalang menyayangkan pertanyaan tersebut muncul. Menurutnya, pertanyaan kemunculan pertanyaan itu sama sekali tidak relevan dalam ujian karena masalah tersebut lebih bernuansa politis.
“Kami khawatir pertanyaan ini akan meracuni pemikiran dan moralitas para siswa. Bukankah masih banyak pertanyaan lain yang lebih mendidik dan tidak mendeskreditkan seorang bapak bangsa?” ujarnya kepada kontributor NU Online Pemalang Choirul Umam.
Rapat gabungan NU mengeluarkan keputusan untuk mensomasi Kepala Dinas Pendidikan Pemuda dan Olahraga (Dindikpora) Kabupaten Pemalang.
Somasi berisi tiga tuntutan. Pertama, Dindikpora meminta maaf kepada warga NU secara tertulis dan lisan. Kedua, memberikan penjelasan kepada pihak terkait termasuk kepada media, alasan dimunculkannya pertanyaan tersebut. Ketiga, memberikan sanksi kepada pihak yang telah meloloskan soal tersebut.
“Menurut kami soal itu melukai hati warga NU dan menganggapnya sebagai pembunuhan karakter terhadap Gus Dur,” terang salah satu perwakilan LP Ma’arif, sesaat setelah rapat.
Selain itu, rapat juga memutuskan untuk melakukan audiensi dengan pihak-pihak yang berwenang. Audiensi rencananya akan dilakukan di sekretariat DPRD Kabupaten Pemalang pada hari Selasa (5/4) depan. Rencananya audiensi akan menghadirkan Komisi di DPRD yang membidangi urusan pendidikan, Kepala Dindikpora dan Dewan Pendidikan Kabupaten Pemalang.
“Jika hasil audiensi tidak memuaskan kami akan aksi turun jalan, tentunya dengan massa NU se-Pemalang,” tegas Ketua Fatayat NU Nur Jannatun.
Bentuk provokasi
Sementara itu mantan Syuriah NU Pemalang KH Farichin Syahmari, mengingatkan agar pemuda-pemuda NU tidak terpancing emosinya dalam menyikapi masalah ini.
“Sebelum melakukan audiensi hendaknya masalah ini didiskusikan dengan matang. Jangan sampai ikhtiar yang dilakukan menyebabkan kemudlaratan yang lebih besar, khususnya bagi organisasi dan warga NU,” jelas Syahmari setelah ziarah ke makam keramat yang terletak di komplek sekretariat NU Kabupaten Pemalang.
Senada dengan KH Syahmari, Gus Hamdan, salah satu pengurus GP Ansor menerangkan maksud langkah-langkah dan tuntutan beberapa Banom NU.
Menurutnya langkah tersebut adalah upaya awal untuk menghindari tidakan-tindakan yang berlawanan dengan hukum terhadap pihak-pihak yang terkait masalah ini. Pengajar sekaligus pengurus Pondok Pesantren Salafiyah ini khawatir jika isu yang terkait nama Gus Dur dimanfaatkan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab.
“Kami bahkan berencana menghadirkan Mbak Alissa Wahid (puteri gus Dur) untuk bersama-sama menyikapinya. Kebetulan Mbak Alissa akan hadir dalam sebuah acara di Kota Pekalongan,” ujar pria berkacamata ini.