JAKARTA – Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) menilai gejolak politik, hukum, sosial dan ekonomi sepanjang 2013 menjadi bagian dari dinamika kehidupan berbangsa. Hal itu akan membawa Indonesia semakin kuat dengan bertambahnya pengalaman.
Marwan Jafar, Ketua Fraksi PKB, mengatakan dalam keterangan catatan akhir tahun sepanjang 2013 terdapat keputusan politik yang diambil pemerintah dan DPR dapat diapresiasi. Ia mencontohkan disahkannya UU No 14 Tahun 2011 tentang BPJS, UU tentang Desa, UU No 19 Tahun 2013 tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.
“Walaupun sejumlah kontroversi terjadi dalam politik Indonesia masalah DPT masih menyisakan persoalan yang belum terselesaikan, UU Ormas yang banyak mendapat kritikan,” kata Marwan dalam keterangan tertulisnya, Senin (23/12/2013).
Sedangkan dalam pelayanan publik, ia menilai masih banyak persoalan. Pasalnya reformasi birokrasi yang diharapkan masyarakat berjalan dengan lamban.
Anggota Komisi V DPR itu prihatin dengan banyaknya pungutan liar dan tindakan diskriminasi oleh oknum pejabat menjadi persoalan yang belum teratasi hingga saat ini. “Tetapi harus kita aku bahwa ada perbaikan dari tahun-tahun sebelumnya walaupun belum signifikan,” kata Marwan.
Untuk itu, Marwan mengatakan pada tahun politik ini pemerintah harus lebih fokus bekerja untuk segera menyelesaikan beberapa persoalan bangsa. Mengingat, tahun politik akan berdampak besar bagi kinerja pemerintahan.
“Pemerintah harus terus meningkatkan prestasi dan kinerja tanpa terganggu oleh hingar-bingar politik menjelang pemilu tahun 2014. Dengan bersinergi dan saling koordinasi persoalan bangsa akan segera teratasi dengan baik,” ujar Ketua DPP PKB itu.
Sementara, dalam penegakan hukum tahun 2013 masih banyak mengalami perkembangan yang cukup baik. Banyaknya kasus hukum besar yang sudah terungkap. Namun, harus diakui masih adanya beberapa kasus besar lain yang belum terkonfirmasi penyelesaiannya sampai sekarang.
“Adanya image tentang penegakan hukum yang masih tebang pilih dan politisasi kasus juga persoalan lain yang harus dijawab oleh para penegak hukum kita,” jelasnya.
Di bidang ekonomi, kata Marwan, Indonesia sudah mengalami kemajuan yang cukup baik walaupun Indonesia belum bisa mencapai pendapatan per kapita 7.250-11.750 dolar AS. Karena untuk menuju yang lebih baik harus mengembangkan industrialisasi bernilai tambah tinggi dan mendorong peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
Ia mengharapkan Indonesia ke depannya mampu mendorong pengembangan industri berbasis inovasi teknologi dan mendorong produktivitas.
“Hal itu dilakukan agar bisa terlepas dari ancaman middle income trap dan menjadi negara yang berpendapatan tinggi atau negara maju. Tahun ini, ekonomi Indonesia diproyeksi hanya mampu tumbuh 5,7 persen atau lebih rendah dari asumsi dalam APBN-P 2013 sebesar 6,3 persen. Untuk itu Pemerintah harus terus bekerja keras agar Indonesia bisa terlepas dari anjloknya nilai tukar rupiah yang mencapai Rp 12.000 per dolar AS,” ujar Marwan.
Sumber: TribunNews