JOMBANG – Banyak perkembangan baru yang terjadi di internal Nahdlatul Ulama. Karena itu, Muktamar ke-33 NU mendatang harus bisa memberikan solusi atas sejumlah persoalan yang dihadapi jam’iyah ini, termasuk soal penguatan posisi syuriyah di semua tingkatan.
“Di antara yang harus menjadi perhatian adalah posisi syuriyah yang mestinya lebih dominan dan kuat serta berwibawa bila dibandingkan dengan tanfidziyah,” kata H Muslimin Abdilla, Senin (13/4).
Sekretaris PCNU Jombang ini menandaskan bahwa dengan banyaknya peristiwa politik serta perkembangan organisasi di berbagai kepengurusan NU, terkadang ditemukan ketidakharmonisan hubungan antara syuriah dan tanfidziyah. “Bila ada kejadian seperti ini, mestinya komando berada di bawah syuriyah,” katanya.
Karena dalam pandangannya, eksistensi dari NU adalah kebangkitan ulama yang direpresentasikan dalam jajaran syuriah. “Bahkan untuk memastikan superioritas ulama, dalam kegiatan konferensi hingga Muktamar NU di semua tingkatan, para kandidat ketua tanfidziyah serta ketua umum terlebih dahulu dimintakan persetujuannya kepada rais terpilih,” ungkapnya. Bila ternyata rais atau rais am terpilih tidak setuju dengan salah seorang kandidat ketua umum atau ketua, maka secara otomatis yang bersangkutan tidak bisa bersaing dan dipilih sebagai calon, lanjutnya.
Keadaan ini semestinya memberikan pesan bahwa pemangku jabatan tertinggi di NU adalah kepengurusan syuriah yang memang diisi para kiai dan ulama pilihan. “Dan dalam perjalanan kepengurusan NU di semua tingkatan harusnya juga berlaku ketentuan tersebut, yakni para kiai dan ulama yang berada di kepengurusan syuriyah menjadi penentu bagi arah dan gerak NU,” katanya. Sedangkan posisi tanfidziyah adalah pelaksana seluruh kebijakan strategis yang telah ditentukan para kiai dan ulama di syuriyah, lanjutnya.
Muslimin membandingkan betapa berwibawanya kepengurusan NU di awal pendirian. “Dalam sejarahnya, para pendiri atau muassis NU yang notabene para ulama-lah yang demikian dominan dalam perjalanan gerak dan langkah jam’iyah,” katanya.
Sedangkan peran tanfidziyah hanya menjadi pelayan dan pelaksana seluruh kebijakan strategis berdasarkan amanah hasil keputusan muktamar dan konferensi setempat.
“Dengan cukupnya waktu yang tersedia jelang muktamar, maka pembicaraan seputar masalah ini hendaknya mendapatkan perhatian para peserta muktamar,” katanya. Tidak hanya fokus dalam membincang calon rais am maupun ketua umum, pungkasnya.
Sumber: NU Online