JAKARTA – Nahdlatul Ulama kini mengedepankan model politik tingkat tinggi. Model yang dimaksud ialah pengawalan terhadap isu-isu mendasar yang dihadapi bangsa Indonesia.
Demikian dikatakan oleh Wakil Sekjen PBNU Abdul Mun‘im DZ di hadapan rombongan DPC salah satu partai di Mojokerto, Jawa Timur yang mengunjungi Kantor PBNU, jalan Kramat Raya nomor 164, Rabu (20/2) sore.
Abdul Mun‘im DZ menunjuk ‘Kembali ke Khittah Indonesia 1945’ tema besar Munas-Konbes NU 2012 September lalu di Kempek, Cirebon. Dalam sidang-sidang yang digelar dalam rangkaian acara itu, NU membahas antara lain penataan ulang UU Migas, perihal hukum mati koruptor, dan isu lainnya.
Politik tingkat tinggi ini dijalankan dalam rangka mengembalikan fungsi NU dalam bingkai asalnya. Perihal itu diputuskan dalam Munas NU 1983 yang kemudian diperkuat dengan Muktamar satu tahun berikutnya dalam mengamanahkan NU kembali ke khittahnya, tambah Abdul Mun‘im DZ.
“NU meskipun dianggap telah berusia, tetap memiliki kekuatan luar biasa mulai dari politik, sosial, budaya, spiritual, dan kemandirian ekonomi,” kata Abdul Mun‘im DZ ditemani Ketua PP LAZISNU KH Masyhuri Malik.
Karena NU berpengaruh kuat, Presiden RI perlu dua hari untuk memantau jalannya Munas-Konbes 2012 NU di Kempek, Cirebon. Karena, sidang-sidang Munas-Konbes 2012 NU mengulas isu sensitif persoalan kedaulatan negara.
Menurut Abdul Mun‘im, NU sejak dahulu memiliki kekuatan politik. Bahkan, NU pernah terjun ke dalam politik praktis. Dalam pemilu di masa pemerintahan Sukarno, NU sempat menjadi satu partai dari tiga partai raksasa yang ada. Hanya saja, kekuatan politik NU tidak mengambil bentuk politik praktis.
Sumber: NU Online