SURABAYA – Upaya PWNU Jawa Timur yang melakukan sosialisasi mekanisme Ahlul Halli Wal Aqdi (AHWA) ternyata masih belum sepenuhnya diterima oleh PCNU se Jawa Timur.
Hal itu sangat terlihat saat dilangsungkannya Musyawarah Kerja Wilayah NU Jawa Timur untuk Mensukseskan Harlah ke 90 NU dan Konferensi Wilayah NU Jatim hari ini, Selasa (16/4).
Kegiatan yang mengundang seluruh PCNU Se Jawa Timur, Badan Otonom, Lembaga dan Lajnah ini seakan kian mengukuhkan bahwa untuk Konferwil mendatang, masih menggunakan sistem pilihan langsung.
Kegiatan ini diawali dengan paparan KH Miftachul Akhyar, Rais PWNU Jatim yang menjelaskan bagaimana secara historis, sistem AHWA telah dipergunakan oleh parasalafus shalih.
“Kita yakin, ikhtiar yang beliau-beliau lakukan demi kebaikan bersama, bukan untuk kepentingan pribadi,” katanya.
Demikian juga untuk internal NU sendiri, AHWA telah dipergunakan oleh Muktamar di Situbondo tahun 1984. “Sehingga, praktis model ini bukan merupakan hal baru bagi para kiai, termasuk aktifis NU,” lanjutnya.
Prinsipnya, PCNU yang hadir sepakat dengan model ini. “Namun untuk bisa mempraktikannya butuh payung hukum dan tidak bisa diselesaikan dengan tafsir di forum Konferwil,” kata KH Abdullah Syamsul Arifin, Ketua PCNU Jember.
H Husnul Khuluq dari PCNU Gresik juga menandaskan bahwa kalau mekanisme ini dilakukan di Konferwil mendatang, justru akan berdampak buruk bagi perjalanan organisasi.
“Ada kesan, setiap daerah akan memberikan tafsir yang berbeda dalam memaknai klausul pemilihan pucuk pimpinan dilakukan dengan musyawarah,” ungkapnya.
Karena itu, kalau memang model ini dianggap sebagai solusi untuk mengurangi riswah, maka harus dibicarakan dulu di tingkat Pengurus Besar. Formula yang telah dibuat oleh PWNU Jatim ini dapat diusulkan pada perhelatan Munas dan Kombes NU yang akhirnya menjadi keputusan di level Muktamar.
“Bila ini yang dilakukan, kita yakin tidak akan ada musykilah atau perbedaan tafsir terhadap model dan mekanisme AHWA pada suksesi kepemimpinan di NU,” pungkasnya.
Sumber: NU Online