Jakarta – Pembahasan rancangan undang-undang aparatur sipil negara antara pemerintah dan panitia kerja Komisi II DPR RI hingga kini masih berjalan alot. Kendati demikian terdapat sejumlah pasal yang dianggap telah menemukan titik terang. Di antaranya, pasal yang terkait dengan perpanjangan batas usia pensiun PNS.
Anggota Komisi II DPR RI dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB), Abdul Malik Haramain, menyatakan dirinya sepakat dengan pemberlakuan perpanjangan batas usia pensiun PNS.
“Saya menegaskan bahwa di internal Panja sudah menemukan satu titik kesepakatan, yakni mendukung perpanjangan usia pensiun. Hal tersebut juga disepakati di internal pemerintah,” ungkap Wakil Sekretaris Jenderal Dewan Pengurus Pusat PKB itu, Senin (06/05/2013)
Lebih lanjut diterangkan oleh Malik, perubahan perpanjangan batas usia pensiun PNS nantinya diatur dalam UU aparatur sipil negara berdasarkan jabatannya. Seperti katagori jabatan struktural, batas usia pensiun dinaikan menjadi 58 tahun dari 56 tahun. Sedangkan untuk PNS kategori jabatan fungsional, dari 58 tahun menjadi 60 tahun.
“Perubahan batas usia pensiun ini tentunya berpengaruh kepada keuangan negara. Akan tetapi ini merupakan konsekuensi yang harus diambil dan dijalankan,” terangnya.
Malik menilai, peningkatan batas usia pensiun secara nyata akan memunculkan konsekuensi yang harus ditanggung oleh pemerintah, seperti pembengkakan anggaran belanja gaji pegawai. Selain itu, seleksi PNS baru tidak dapat serapat seperti saat ini.
Sumber: DPP PKB