Selama lima tahun terakhir, PBNU mendirikan 23 perguruan tinggi (PT) Nahdlatul Ulama yang tersebar di berbagai wilayah di Indonesia. Upaya tersebut akan terus diperluas dalam beberapa tahun ke depan seiring dengan semakin banyaknya lulusan Sekolah Lanjutan Tingkat Atas (SLTA) setelah pemberlakukan wajib belajar 12 tahun.
Wakil Sekjen PBNU H Hanif Saha Ghofur menjelaskan NU memiliki aset sangat besar yang bisa dikapitalisasikan untuk pendirian universitas. Dalam hal ini, pendirian perguruan tinggi baru akan diarahkan di ibukota propinsi dan kota besar di seluruh Indonesia.
“Ada beberapa tempat yang akan kita dirikan seperti di Sulawesi barat, Kalimantan utara, Bengkulu, Riau, dan kemungkinan Maluku karena di situ sudah ada. Maluku sudah ada proposal, yang kita perlu perbaiki kembali. Bengkulu sudah siap tahun ini, Kalimantan utara mungkin tahun depan. Kalimantan utara mungkin tahun depan,” katanya kepada NU Online baru-baru ini.
Ia menjelaskan, Indonesia akan mengalami booming lulusan SLTA pada 2017 setelah peningkatan lulusan kewajiban pendidikan menengah universal atau wajib belajar 12 tahun mulai lulus pada 2017. Dengan demikian, Indonesia membutuhkan banyak perguruan tinggi untuk menyerap.
“Itu kan tidak hanya bisa dipenuhi oleh perguruan tinggi yang didirikan oleh negara atau PTN, tentu dibutuhkan PTS. Ini mengantisipasi ledakan yang akan dimulai pada 2017. Makanya, perguruan tinggi NU sudah melakukan identifikasi beberapa pasar, berapa lulusan SMA yang akan melanjutkan ke perguruan tinggi, berapa responnya. Ini yang sekarang kita lakukan,” katanya.
“Kita akan melihat, tidak semua daerah akan mendirikan perguruan tinggi. Bahkan kami akan menolak jika tidak memiliki potensi. Kalau kekayaanya terserak, akan dikonsolidasikan antara dua atau tiga cabang NU,” imbuhnya.
Menurutnya, terdapat empat beberapa tantangan pendirian perguruan tinggi NU, pertama soal kepemilikan aset. Kedua, kesiapan infrastruktur pembelajaran, mulai dari lab, bengkel, perpustakaan. Ketiga, kesiapan SDMdan biaya operasional.
“PBNU memberi jaminan 3 milyar per program studi, kalau ada 10 prodi kan 3.5 milyar rupiah dan PBNU siap lah untuk itu. Tetapi masing-masing daerah harus punya dana operasional,” tandasnya.
Untuk itu, PBNU sudah melakukan sejumlah pelatihan bagi perguruan tinggi baru seperti pelatihan manajemen pemasaran, manajemen pencitraan, manajemen aset, dan lainnya agar pengelolaan perguruan tinggi tersebut bisa berjalan dengan baik.
Sejauh ini, perguruan tinggi NU bisa digolongkan dalam dua kelompok, pertama, dimiliki langsung oleh PBNU yang dikelola dibawah Badan Pengelola Perguruan Tinggi NU (PT PTNU). Sementara itu, secara keseluruhan, perguruan tinggi berbasis NU tergabung di Lembaga Perguruan Tinggi NU (LPTNU) yang jumlah totalnya mencapai 2014.
“Tentu kita kepingin bersinergi positif sehingga ada sinergi yang luar biasa, merajut antara perguruan tinggi dan pesantren,” tandasnya.
Ia juga mendorong beberapa perguruan tinggi NU yang selama ini masih independen untuk masuk dalam pengelolaan BP PTNU. Beberapa yang sudah positif masuk diantaranya adalah Universitas Islam Jember dan Universitas NU Surakarta. Beberapa lainnya masih dalam proses.
Ke depan, bukan hanya penambahan kuantitas, tetapi juga akan dikembangkan kualitasnya, “kita harus mengembangkan potensi untuk mengangkat keunggulan. Ini yang perlu kita kembangkan. Artinya ngak bisa perguruan tinggi kita tidak bermutu. Nanti kita petakan, mana yang potensial, diangkat sebagai unggulan.”
Sumber: NU Online