Ketua Umum PB PMII, Addin Jauharudin menyatakan, seluruh jajarannya menolak ideologisasi negara Islam, sekaligus menentang dengan tegas segala bentuk kekerasan atas nama agama.
Ia mengatakan hal itu di Jakarta, Selasa, terkait munculnya anasir-anasir kontra konstitusional berbaju `Negara Islam Indonesia` (NII) dan gerakan-gerakan radikal atas nama agama belakangan ini.
“Bagi Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII), Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) merupakan harga mati dan tidak dapat ditawar-tawar lagi. Siapa pun dan dengan alasan apa pun mendirikan negara di dalam NKRI, tidak dapat dibenarkan,” tandasnya.
Karena itu, bagi Pengurus Besar (PB) PMII, sejumlah rentetan aksi kekerasan dan penyimpangan mengatasnamakan agama serta berlawanan dengan dasar negara, merupakan tindakan yang melanggar hukum.
“Mereka yang mengatasnamakan agama sesungguhnya justru melecehkan dan menistakan agamanya dan diri mereka sendiri. Karena, agama pada dasarnya mengajarkan nilai toleransi, keadilan, kearifan, kesetaraan, dan tidak mengajarkan kekerasan atau menebarkan teror,” tegasnya.
PB PMII, menurutnya, menganggap kesediaan untuk menerima pluralitas serta nilai-nilai Ideologi Pancasila merupakan suatu keharusan.
“Nilai-nilai dalam agama itu sesungguhnya sudah termasuk di dalam nilai-nilai Pancasila yang menjadi dasar negara dan pedoman bagi segenap rakyat Indonesia,” ujarnya.
Makanya, kata dia, Negara Indonesia bertanggungjawab untuk melindungi segenap warga negara dan seluruh tumpah darah Indonesia apa pun suku, agama dan rasnya.
“Setiap kelompok atau gerakan apa pun yang hendak mengganggu eksistensi NKRI, tidak akan pernah diterima dan dibenarkan,” tandasnya lagi.
Addin Jauharuddin kemudian atas nama organisasi pergerakan itu mengeluarkan pernyataan berisi enam sikap.
Pertama, PMII menolak dengan tegas segala bentuk kekerasan atasnama agama. Kedua, PMII menolak ideologisasi negara Islam. Ketiga, PMII akan menjadi garda terdepan dalam melawan radikalisme dan ajaran-ajarannya.
Keempat, PB PMII menyerukan kepada seluruh warga PMII untuk mengidentifikasi, mengkonter wacana dan melawan ajaran-ajaran yang bertolak belakang dengan Ideologi Pancasila.
Kelima, PB PMII meminta kepada pemerintah untuk bertindak tegas terhadap kelompok-kelompok dan ajaran-ajaran yang memicu disintegrasi bangsa, dalam waktu sesingkat-singkatnya.
Keenam, PMII akan mengorganisasikan seluruh warga pergerakan, pengurus LDK, pengurus masjid-masjid kampus untuk menyatukan barisan dan memperkuat Islam Ahlusunnah Waljamaah.
“Pernyataan sikap ini, akan dikonkretkan PB PMII dalam melawan setiap bentuk kekerasan atau pun gerakan-gerakan yang hendak mengganggu keutuhan NKRI,” kata Addin Jauharuddin.
Pernyataan sikap ini, lanjutnya, sekaligus menjadi instruksi bagi semua kader dan keluarga besar PMII di seluruh Indonesia.
“Mari kita tetap tegakkan NKRI bagi kejayaan bersama berdasar Pancasila,” tutur Addin Jauharuddin.