Jakarta, NU Online
Dinamika organisasi, tak terkecuali di Nahdlatul Ulama juga diwarnai adanya permasalahan dalam kepengurusannya. PBNU di bawah kepemimpinan KH. Said Aqil Siraj langsung bergerak cepat mengatasinya, dengan menyiapkan langkah-langkah strategis.
Adanya kepengurusan bermasalah terungkap dalam rapat harian Tanfidziyah di Kantor PBNU, Senin, 15 Agustus 2011 malam. Kepengurusan yang bermasalah tersebut tersebar secara merata di seluruh Indonesia, dengan variasi kepengurusan yang kadaluarsa, tidak diakui oleh Majelis Wakil Cabang (MWC), hingga adanya gejolak diantara sesama pengurus.
“Makanya malam ini langsung digelar rapat. Kami tidak menutup mata dengan permasalahan ini dan segera mengambil langkah penyelesaian,” kata Kang Said, panggilan akrab Kiai Said kepada NU Online seusai memimpin rapat.
Diantara puluhan kepengurusan yang bermasalah adalah PCNU Kota Palembang yang oleh kepengurusan wilayahnya akan di-caretaker-kan. PCNU Jakarta Selatan yang kepengurusannya diusulkan direshuffle oleh PWNU DKI Jakarta, PCNU Sidoarjo yang kepengurusannya tidak diakui, dengan alasan konferensi cabang dituding tanpa melibatkan ranting, dan PWNU Sulawesi Utara yang kepengurusannya dianggap menyalahi AD/ART Nahdlatul Ulama.
Sementara untuk kepengurusan yang kadaluarsa, di antaranya PCNU Aceh Tamiang, PCNU Aceh Pidie, PCNU Kota Padang, PCNU Indragiri Hilir, PCNU Cianjur, PCNU Kabupaten Indramayu, PCNU Sragen, PCNU Kota Batu, PCNU Pacitan dan PCNU Bima.
“Sudah dibagi di masing-masing pengurus untuk menjadi koordinator penanganannya. Saya tegaskan kami tidak menutup mata dengan permasalahan ini dan segera menyelesaikannya,” tegas Kang Said.
Kang Said juga mengatakan, pengurus Tanfidziyah tetap melibatkan jajaran Syuriah dalam penanganan masalah ini. Hasil rapat harian akan segera dilaporkan, untuk secepatnya diambil keputusan bersama guna mengatasinya.