JAKARTA– Maraknya kasus pidana dan etika yang membelit kalangan elite serta pengurus parpol berpotensi menimbulkan rasa antipati masyarakat terhadap parpol.
Namun,sejumlah politikus mensinyalir bahwa meningkatnya kebencian masyarakat terhadap parpol merupakan hasil penggiringan pihak-pihak tertentu. Beberapa politikus yang menuding bahwa saat ini ada gerakan deparpolisasi dan kriminalisasi parpol antara lain Ketua DPP Partai Golkar Hajriyanto Thohari,Ketua DPP PKB Marwan Ja’far,dan Ketua DPP PKB Hanif Dhakiri.
Namun, mereka tidak menunjuk secara konkret pihak yang dimaksud. Marwan menuding bahwa pelaku deparpolisasi adalah kubu antidemokrasi, namun bersembunyi di balik panji demokrasi. “Ciri-cirinya, mereka selama ini rajin mengusung gerakan moral. Padahal sedang melakukan black campaign terhadap parpol,” kata ketua Fraksi PKB DPR ini.
Sekadar mengingatkan,beberapa waktu lalu sejumlah tokoh lintas agama dan LSM menyuarakan gerakan moral antikebohongan pemerintahan Susilo Bambang Yudhoyono (SBY). Sejumlah politikus pun menyuarakan gerakan moral penyelamatan bangsa. Beberapa tokoh lain juga mendeklarasikan gerakan moral rakyat antimafia hukum.
Hanif Dhakiri menambahkan, pihak-pihak yang gencar menyuarakan gerakan moral sedang berupaya mengembalikan Indonesia kepada sistem otoritarianisme.“Kasus-kasus hukum para politikus dimanfaatkan untuk menghasut rakyat agar antipati kepada parpol yang memang belum bersih.Ini cara-cara kotor,”tuding Hanif.
Hajriyanto Thohari menyatakan, adapihakyangtidaksuka parpol menjadi pilar utama penguatan demokrasi.“Pelaku deparpolisasi sudah masuk kategori nyinyir.Apa yang dilakukan Parlemen dan parpol selalu dianggap salah dan negatif,”kata salah satu wakil ketua MPR ini.
Meski begitu,dia mengakui bahwa parpol memang harus dikembalikan menjadi wadah perjuangan masyarakat untuk menyalurkan cita-cita politiknya, bukan menjadi ajang transaksi segelintir elite yang memiliki kekuasaan.
Sementara itu, Rektor UIN Syarif Hidayatullah,Komaruddin Hidayat, menyatakan, gerakan moral dari berbagai kalangan termasuk intelektual, aktivis LSM, dan tokoh agama bukanlah sikap antiparpol karena parpol merupakan keniscayaan dalam demokrasi.
“Itu wujud kekecewaan dan kritik terhadap parpol. Janji-janji dan visi yang dikampanyekan banyak parpol di awal era reformasi seperti antikorupsi,peningkatan kesejahteraan, dan demokratisasi, apakah sudah tercapai atau belum? Lihat saja pembangunan jalan di tempat, APBN bocor di sana-sini, korupsi merebak.Dengan kondisi begini, wajar saja masyarakat kecewa terhadap parpol,” tegas Komaruddin.
Pengamat politik dari CSIS J Kristiadi menekankan, fungsi parpol selama ini memang kurang maksimal. Karena itu, suara-suara di tengah masyarakat yang mengarah pada antiparpol harus dijadikan pelecut bagi para politikus untuk melakukan pembenahan.
Kalau pembenahan internal tidak segera dilakukan, konsekuensi logisnya adalah parpol ditinggal pemilih kemudian mati secara alamiah. Intelektual muda Yudi Latif menolak ada pandangan bahwa saat ini sedang muncul deparpolisasi.
Menurunnya, simpati masyarakat terhadap parpol justru lantaran ulah sebagian pengurus dan kadernya sendiri. Dia menekankan, politik tanpa etika merupakan persoalan serius bangsa ini. rahmat sahid/ mohammad sahlan